DPR: Perbaikan Iklim Investasi Tak Boleh Kurangi Hak Pekerja
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan perbaikan iklim investasi tidak boleh mengorbankan hak pekerja. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB PBI), Kadin, dan Apindo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Tanggapan DPR terhadap keberatan dunia usaha
Charles menanggapi keberatan dunia usaha soal keberadaan sanksi pidana dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menyatakan anggapan bahwa sanksi pidana membuat investor asing enggan masuk ke Indonesia tidak logis.
“Kalau kita bicara investor asing, saya rasa kita semua sepakat bahwa kita harus memperbaiki iklim investasi untuk bisa mengundang investor masuk ke Indonesia. Ini semua kita sepakat. Tapi tidak dengan eksploitasi pekerja,” ujar Charles.
Ia menekankan bahwa perbaikan iklim investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan pekerja. Perbaikan tidak boleh mengurangi hak pekerja, kata Charles, saat memaparkan posisi Komisi IX.
Perbandingan dengan negara lain
Charles menyoroti praktik negara-negara tujuan investasi yang justru menerapkan sanksi pidana untuk pelanggaran ketenagakerjaan. Ia memberi contoh Singapura dan Australia yang menerapkan hukuman terhadap pelanggaran tertentu, termasuk soal pembayaran upah dan hak pekerja.
Menurutnya, keberadaan ketentuan pidana bukan alasan utama yang menghambat aliran modal. Sebaliknya, faktor lain lebih menentukan minat investor.
Rekomendasi: fokus pada kepastian hukum dan antikorupsi
Charles meminta pemerintah memperbaiki sejumlah aspek untuk menarik investasi. Fokusnya mencakup kepastian hukum, kualitas regulasi, dan penanganan praktek pungutan liar.
“Bukan dengan mengurangi hak pekerja. Bagaimana caranya? Kurangi pungli,” katanya.
Ia menambahkan bahwa upaya serius melawan korupsi dan memperkuat kepastian hukum akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan demikian modal dan lapangan kerja dapat tumbuh tanpa mengurangi perlindungan tenaga kerja.
Implikasi dan langkah ke depan
Gagasan Charles menunjukkan upaya menyeimbangkan kepentingan investasi dan hak pekerja dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Perdebatan ini diperkirakan berlanjut saat pembahasan NDA selanjutnya, dengan tekanan dari dunia usaha dan serikat pekerja.
Komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi harus meliputi penegakan hukum dan pemberantasan pungli, bukan pengurangan hak pekerja. Langkah konkret di bidang tersebut akan menjadi penentu daya tarik investasi jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...