MenHAM: Konflik Papua Bergeser ke Isu Identitas
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperingatkan pergeseran pola konflik di Papua yang kini melampaui persoalan bersenjata dan memasuki ranah identitas, pada konferensi pers usai Forum Kebijakan HAM di Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Ia menilai pergeseran itu berpotensi memperlebar dampak sosial dan memicu konflik antarkelompok jika tidak segera diantisipasi.
Perubahan pola konflik
Pigai menyebut perlawanan di Papua kini beragam dan tidak lagi hanya soal penggunaan senjata. Menurutnya, pola perlawanan meliputi diplomasi, internasionalisasi, perlawanan bersenjata, serta gerakan bawah tanah.
- Diplomasi
- Internasionalisasi
- Perlawanan bersenjata
- Gerakan bawah tanah atau klandestin
"Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua bergeser ke perlawanan atas dasar rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan berdasarkan perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka persoalan tersebut tidak bisa dianggap remeh,"
Dampak sosial dan ancaman
Pigai menekankan konflik berbasis identitas—seperti rasisme dan perbedaan etnis—memiliki potensi dampak luas. Ia mengingatkan konflik semacam itu dapat mengakar dan memperlebar jarak sosial antara masyarakat asli Papua dan warga pendatang.
"Kalau perlawanan atas dasar perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Perbedaan identitas yang menjadi dasar perlawanan harus mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik lebih besar,"
Ia memberi peringatan historis bahwa konflik identitas pernah menjadi salah satu penyebab runtuhnya negara-negara besar. Oleh karena itu, Pigai meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memprioritaskan pencegahan.
"Karena konflik akibat ras dan agama telah menyebabkan jatuhnya negara-negara besar di dunia. Karena itu, konflik berbasis identitas harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin luas,"
Rangkaian kekerasan pada September 2026
Pernyataan Pigai disampaikan di tengah rentetan insiden kekerasan terhadap warga sipil di Papua pada September 2026. Ia menyebut beberapa kasus yang menandai eskalasi kekerasan.
- 9 September 2026: Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas dalam aksi penembakan.
- 15 September 2026: Seorang sopir bernama Aris Sanda dilaporkan meninggal dunia akibat kekerasan bersenjata.
"Jangan anggap perbedaan konflik yang sekarang terjadi di Papua, orang TPN-OPM menyerang suku pendatang, itu dianggap biasa. Kita khawatir itu menjadi pola baku di Papua dan mengental, maka yang Papua dan bukan Papua jadi minyak dan air,"
Implikasi dan langkah ke depan
Pigai meminta langkah antisipatif menyeluruh: perlindungan warga sipil, dialog antarkelompok, dan penanganan akar penyebab perbedaan identitas. Ia menegaskan tanpa tindakan cepat, konflik identitas bisa memperparah ketidakstabilan sosial dan politik di wilayah tersebut.
Situasi ini menuntut sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menurunkan ketegangan dan mencegah pola kekerasan yang menetap.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...