MenHAM: Konflik Papua Bergeser ke Isu Identitas

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperingatkan pergeseran pola konflik di Papua yang kini melampaui persoalan bersenjata dan memasuki ranah identitas, pada konferensi pers usai Forum Kebijakan HAM di Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Ia menilai pergeseran itu berpotensi memperlebar dampak sosial dan memicu konflik antarkelompok jika tidak segera diantisipasi.

Perubahan pola konflik

Pigai menyebut perlawanan di Papua kini beragam dan tidak lagi hanya soal penggunaan senjata. Menurutnya, pola perlawanan meliputi diplomasi, internasionalisasi, perlawanan bersenjata, serta gerakan bawah tanah.

• Diplomasi
• Internasionalisasi
• Perlawanan bersenjata
• Gerakan bawah tanah atau klandestin

"Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua bergeser ke perlawanan atas dasar rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan berdasarkan perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka persoalan tersebut tidak bisa dianggap remeh,"

Dampak sosial dan ancaman

Pigai menekankan konflik berbasis identitas—seperti rasisme dan perbedaan etnis—memiliki potensi dampak luas. Ia mengingatkan konflik semacam itu dapat mengakar dan memperlebar jarak sosial antara masyarakat asli Papua dan warga pendatang.

"Kalau perlawanan atas dasar perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Perbedaan identitas yang menjadi dasar perlawanan harus mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik lebih besar,"

Ia memberi peringatan historis bahwa konflik identitas pernah menjadi salah satu penyebab runtuhnya negara-negara besar. Oleh karena itu, Pigai meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memprioritaskan pencegahan.

"Karena konflik akibat ras dan agama telah menyebabkan jatuhnya negara-negara besar di dunia. Karena itu, konflik berbasis identitas harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin luas,"

Rangkaian kekerasan pada September 2026

Pernyataan Pigai disampaikan di tengah rentetan insiden kekerasan terhadap warga sipil di Papua pada September 2026. Ia menyebut beberapa kasus yang menandai eskalasi kekerasan.

• 9 September 2026: Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas dalam aksi penembakan.
• 15 September 2026: Seorang sopir bernama Aris Sanda dilaporkan meninggal dunia akibat kekerasan bersenjata.

"Jangan anggap perbedaan konflik yang sekarang terjadi di Papua, orang TPN-OPM menyerang suku pendatang, itu dianggap biasa. Kita khawatir itu menjadi pola baku di Papua dan mengental, maka yang Papua dan bukan Papua jadi minyak dan air,"

Implikasi dan langkah ke depan

Pigai meminta langkah antisipatif menyeluruh: perlindungan warga sipil, dialog antarkelompok, dan penanganan akar penyebab perbedaan identitas. Ia menegaskan tanpa tindakan cepat, konflik identitas bisa memperparah ketidakstabilan sosial dan politik di wilayah tersebut.

Situasi ini menuntut sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menurunkan ketegangan dan mencegah pola kekerasan yang menetap.