PKP Jajaki Kerja Sama Tiongkok untuk Bangun 10 Rusun
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menjajaki kerja sama dengan pihak Tiongkok untuk mengembangkan rumah susun (rusun) di 10 titik kota satelit. Pengumuman ini disampaikan usai evaluasi program perumahan pada 17 September 2026 di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dengan tujuan mendapatkan teknologi pembangunan yang aman, cepat, dan terjangkau.
Rencana lokasi dan jadwal pembahasan
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan tim kementerian telah melakukan survei lahan kandidat untuk pengembangan kawasan tersebut. Skema kerja, aturan teknis, dan persiapan lahan kini dikoordinasikan oleh tim internal kementerian.
Saya sudah menyatakan dengan jelas yang saya butuhkan dari Tiongkok itu teknologi. Misalnya rusun di perkotaan, yang aman, yang cepat, yang murah,
- Maruarar Sirait, Menteri PKP
Maruarar menambahkan pembahasan lanjutan akan digelar pada akhir September 2026 untuk mempercepat terobosan pengembangan kawasan.
Hasil survei dan wilayah kandidat
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, menyatakan survei lapangan sudah dilakukan, namun belum ada penetapan lokasi final. Beberapa provinsi tercatat sebagai wilayah yang disurvei.
- Sumatra Utara
- Sumatra Selatan
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Sulawesi Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
Sudah survei. Tapi kalau keputusan, belum,
- Roberia, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Roberia menjelaskan satu titik rencana memerlukan luas sekitar 200 hektare menurut data terakhir, tetapi tidak semua lahan kandidat memenuhi syarat luas tersebut.
Kriteria lahan dan konsep kawasan
Penilaian status lahan menjadi faktor penentu pemilihan lokasi. Pemerintah menilai hak atas tanah, kemungkinan perubahan kepemilikan, dan perpanjangan hak sebelum menetapkan lokasi final.
Konsep kawasan yang disiapkan tidak hanya mencakup rusun, melainkan juga rumah tapak dan fasilitas pendukung untuk mendukung kehidupan perkotaan yang terpadu.
Kalau lahan, saya tinjau Sumatra Utara luas, dekat tol. Tapi kan keputusan bukan di saya,
- Roberia
Penjajakan kerja sama dengan Tiongkok
Pembicaraan awal dengan perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok sudah dilakukan. Namun, Roberia menegaskan proses ini masih pada tahap penjajakan dan belum menghasilkan keputusan investasi.
Langkah selanjutnya adalah finalisasi skema kerja sama dan penetapan titik prioritas setelah penilaian lahan selesai. Pertemuan akhir bulan ini diharapkan menghasilkan percepatan keputusan untuk memulai pengembangan kawasan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...