PKP Jajaki Kerja Sama Tiongkok untuk Bangun 10 Rusun
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menjajaki kerja sama dengan pihak Tiongkok untuk mengembangkan rumah susun (rusun) di 10 titik kota satelit. Pengumuman ini disampaikan usai evaluasi program perumahan pada 17 September 2026 di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dengan tujuan mendapatkan teknologi pembangunan yang aman, cepat, dan terjangkau.
Rencana lokasi dan jadwal pembahasan
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan tim kementerian telah melakukan survei lahan kandidat untuk pengembangan kawasan tersebut. Skema kerja, aturan teknis, dan persiapan lahan kini dikoordinasikan oleh tim internal kementerian.
Saya sudah menyatakan dengan jelas yang saya butuhkan dari Tiongkok itu teknologi. Misalnya rusun di perkotaan, yang aman, yang cepat, yang murah,
- Maruarar Sirait, Menteri PKP
Maruarar menambahkan pembahasan lanjutan akan digelar pada akhir September 2026 untuk mempercepat terobosan pengembangan kawasan.
Hasil survei dan wilayah kandidat
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, menyatakan survei lapangan sudah dilakukan, namun belum ada penetapan lokasi final. Beberapa provinsi tercatat sebagai wilayah yang disurvei.
- Sumatra Utara
- Sumatra Selatan
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Sulawesi Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
Sudah survei. Tapi kalau keputusan, belum,
- Roberia, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Roberia menjelaskan satu titik rencana memerlukan luas sekitar 200 hektare menurut data terakhir, tetapi tidak semua lahan kandidat memenuhi syarat luas tersebut.
Kriteria lahan dan konsep kawasan
Penilaian status lahan menjadi faktor penentu pemilihan lokasi. Pemerintah menilai hak atas tanah, kemungkinan perubahan kepemilikan, dan perpanjangan hak sebelum menetapkan lokasi final.
Konsep kawasan yang disiapkan tidak hanya mencakup rusun, melainkan juga rumah tapak dan fasilitas pendukung untuk mendukung kehidupan perkotaan yang terpadu.
Kalau lahan, saya tinjau Sumatra Utara luas, dekat tol. Tapi kan keputusan bukan di saya,
- Roberia
Penjajakan kerja sama dengan Tiongkok
Pembicaraan awal dengan perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok sudah dilakukan. Namun, Roberia menegaskan proses ini masih pada tahap penjajakan dan belum menghasilkan keputusan investasi.
Langkah selanjutnya adalah finalisasi skema kerja sama dan penetapan titik prioritas setelah penilaian lahan selesai. Pertemuan akhir bulan ini diharapkan menghasilkan percepatan keputusan untuk memulai pengembangan kawasan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DVI Identifikasi 5 Jenazah Korban KMP Virgo Transport 8
Lima jenazah korban KMP Virgo Transport 8 diidentifikasi oleh tim DVI dan telah diserahkan ke keluarga pada...
Hampir 4.000 TPK di Indramayu Distribusikan MBG 3B
Hampir 4.000 TPK Indramayu ditugaskan mendistribusikan MBG 3B kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; ca...
KemenHAM Dorong Kemensetneg Segera Proses Empat Regulasi HAM
KemenHAM mendesak Kemensetneg segera memproses empat regulasi HAM yang tertunda delapan bulan untuk mendukun...
BPOM-Unhan Perkuat SDM Pengawas Obat dan Makanan
BPOM dan Unhan perkuat kolaborasi untuk menyiapkan SDM pengawas obat dan makanan lewat pengayaan kurikulum,...
LRT Kelapa Gading–Manggarai: Tonggak Penguatan Transportasi Jakarta
Fahira Idris menyambut peresmian LRT Kelapa Gading–Manggarai sebagai tonggak penguatan transportasi publik d...
Pigai: Pemekaran Papua Belum Redam Perlawanan OPM
Natalius Pigai menilai pemekaran Papua gagal meredam OPM; eskalasi konflik justru meningkat dan butuh langka...