BPOM Masukkan Lebih dari 2.000 Kosmetik ke Daftar Hitam

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam sebagai upaya melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat, 5 Juni 2026 di Tangerang oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar.

Jumlah dan temuan terbaru

BPOM menyebutkan ada penambahan signifikan pada daftar hitam kali ini. Taruna Ikrar mengatakan pihaknya menambahkan lebih dari 900 item produk kosmetik dalam daftar terbaru. Sebelumnya, lembaga telah memasukkan sekitar 2.000 item kosmetik yang dinilai berisiko bagi kesehatan masyarakat.

“Ini ada 900 lebih item yang terbaru kita blacklist. Tapi sebelum-sebelumnya itu kan kita ada kurang lebih 2.000 item produk kosmetik dilakukan blacklist juga,” kata Taruna Ikrar di Tangerang, Jumat 5 Juni 2026.

Asal produk yang diblacklist

Mayoritas produk yang diblacklist berasal dari impor lewat jalur ilegal. BPOM mencatat sekitar 90 persen dari total produk bermasalah itu berasal dari Tiongkok. Ada juga produk dari negara lain, namun porsinya jauh lebih kecil dibanding produk asal Tiongkok.

Pengawasan dan penindakan

BPOM memperkuat pengawasan pada dua jalur distribusi utama. Pertama, saluran konvensional seperti pasar dan toko kosmetik. Kedua, perdagangan daring yang dinilai rawan peredaran produk tanpa izin edar.

Langkah pemblokiran atau blacklist dilakukan untuk mencegah peredaran produk yang tidak memiliki izin edar BPOM atau yang mengandung bahan berbahaya. Tujuannya adalah menurunkan risiko kesehatan bagi masyarakat pengguna kosmetik.

Imbauan untuk konsumen

BPOM meminta masyarakat lebih berhati-hati saat membeli kosmetik. Konsumen dianjurkan memeriksa izin edar BPOM sebelum membeli atau menggunakan produk.

• Periksa nomor izin edar BPOM pada kemasan produk.
• Hindari produk yang dijual melalui jalur tidak resmi atau harga sangat murah.
• Laporkan produk mencurigakan ke otoritas terkait untuk ditindaklanjuti.

Dengan penegakan ini, BPOM berharap peredaran kosmetik ilegal dapat menurun dan keselamatan konsumen meningkat. Pengawasan akan terus diperkuat untuk menutup celah distribusi produk berbahaya.