Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Pemerintah Sebut Faktor Avtur dan Geopolitik

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memperingatkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi naik. Pernyataan itu disampaikan saat ia tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026. Kenaikan didorong oleh lonjakan biaya avtur dan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah masih menghitung besaran biaya bersama DPR dan akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kenaikan Biaya dan Pernyataan Menteri

Irfan menegaskan bahwa total biaya penyelenggaraan kemungkinan naik. Ia menyorot kenaikan harga avtur sebagai faktor utama yang membuat perhitungan berubah. Pemerintah meminta arahan presiden untuk menentukan langkah supaya beban jemaah tidak terlalu berat.

“Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya insyaallah pasti naik. Karena dari segi avtur pun sudah luar biasa kenaikannya,”

Proses Penghitungan dan Koordinasi

Pemerintah sedang berdiskusi intensif dengan DPR mengenai besaran biaya. Menurut Irfan, angka usulan belum final dan akan disampaikan setelah pembahasan selesai. Ia juga menyatakan akan melaporkan perkembangan kepada presiden untuk mendapatkan arahan kebijakan.

“Tapi kita akan berusaha mencari. Makanya saya tadi minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,”

Faktor Pendorong Kenaikan

Selain avtur, ada beberapa faktor eksternal lain yang memengaruhi perhitungan. Pemerintah mencatat perubahan harga energi global dan penyesuaian layanan di Arab Saudi sebagai faktor penting.

• Kenaikan harga avtur
• Dinamika geopolitik Timur Tengah
• Penyesuaian layanan dan fasilitas di Arab Saudi
• Kenaikan harga energi dunia

Angka Usulan dan Data Awal

Sebelumnya pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Namun, angka itu masih dalam pembahasan dan dapat berubah sesuai perkembangan faktor eksternal dan hasil pembicaraan dengan DPR.

Dampak bagi Jemaah dan Langkah Ke Depan

Irfan memastikan pemerintah berupaya meredam beban kepada jemaah. Pembahasan dengan DPR masih berlangsung sehingga publik diminta bersabar menunggu angka final. Pemerintah juga akan mempertimbangkan subsidi atau kebijakan lain bila diperlukan.

“Eee nantilah, nanti kita sampaikan. Kita sedang diskusi terus dengan DPR tentang ini angkanya,”

Secara keseluruhan, keputusan akhir bergantung pada hasil kalkulasi terkini dan arahan presiden. Jika situasi geopolitik atau harga energi berubah lagi, besaran BPIH bisa mengalami penyesuaian sebelum ditetapkan.