DPR Dorong Audit Lapas usai Temuan 'Kluster Mewah' Cibinong
Komisi XIII DPR RI mendorong dilakukannya audit tata kelola lembaga pemasyarakatan menyusul temuan "kluster mewah" di Lapas Cibinong yang diungkap Ombudsman RI pada 28 September 2026. Langkah ini dianggap perlu untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Temuan Ombudsman dan Reaksi DPR
Ombudsman memaparkan kondisi Lapas Cibinong secara visual yang memicu sorotan publik. Komisi XIII lalu menilai temuan tersebut bisa menjadi pintu masuk perbaikan sistem lapas nasional.
"Temuan Ombudsman ini menjadi pintu masuk untuk tata kelola lapas di seluruh Indonesia. Temuan ini bukan tidak sekadar dokumen karena Ombudsman menunjukkan kondisi Lapas Cibinong secara visual,"
Demikian pernyataan Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, saat berbincang dengan media pada Senin, 28 September 2026.
Audit, Panja, dan Pendalaman
DPR berencana mendalami temuan melalui Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Panja sebelumnya dibentuk setelah kaburnya tujuh narapidana kasus narkoba, sehingga anggota DPR ingin mengevaluasi sistem keamanan dan pengamanan lembaga pemasyarakatan lebih luas.
Temuan Praktik Gratifikasi dan Sanksi
Yanuar menyatakan kecurigaan adanya warga binaan yang membayar untuk memperoleh fasilitas lebih dibandingkan narapidana lain. Ia menegaskan perlu adanya sanksi bagi semua pihak yang terbukti terlibat, baik petugas maupun warga binaan.
"Jika petugas terbukti mudah disuap, maka petugas tersebut harus ditindaklanjuti. Warga binaan yang terbukti menyuap juga dapat dikenai sanksi pembinaan,"
Menurut Yanuar, sanksi dapat berupa pencabutan remisi atau pemindahan lapas untuk menjaga keadilan proses pembinaan.
Rekomendasi Teknis untuk Pencegahan
Untuk mencegah praktik serupa, DPR mengusulkan langkah teknis seperti rotasi petugas, pemasangan CCTV, dan penggunaan aplikasi pengawasan. Yanuar menilai rotasi perlu karena interaksi lama antara petugas dan warga binaan dapat menimbulkan kerentanan.
"Semakin lama petugas menjabat di satu lapas, interaksi dengan warga binaan semakin cair dan intim. Harus ada rotasi untuk menghindari hubungan yang tidak profesional antar petugas dengan warga binaan,"
Yanuar juga menyoroti pentingnya asesmen penempatan, bukan hanya untuk warga binaan tetapi juga bagi petugas internal.
Aspek Hukum
Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai kasus ini berpotensi berlanjut ke ranah pidana. Ia menyebut dugaan suap, gratifikasi, dan penghilangan barang bukti dapat diperiksa berdasarkan bukti, termasuk bukti elektronik seperti rekaman CCTV.
"Kalau tempat, waktu, dan buktinya jelas, pembuktiannya mudah, termasuk melalui bukti elektronik seperti rekaman CCTV. Penghilangan barang bukti dapat berkaitan dengan obstruction of justice apabila unsur pidananya terpenuhi,"
Hibnu menekankan penindakan pidana perlu berjalan bersamaan dengan sanksi administratif untuk memberikan efek pencegahan.
Kasus ini membuka agenda perbaikan tata kelola pemasyarakatan yang meliputi audit, penegakan hukum, dan pembaruan teknis pengawasan. DPR dan Panja akan melanjutkan pendalaman untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan sanksi yang diperlukan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...