Subsidi LPG 3 Kg Dipangkas 2027: Alasan KemenESDM
Kementerian ESDM mengumumkan penyesuaian alokasi subsidi LPG 3 kilogram dalam RAPBN 2027. Volume subsidi diturunkan dari 8.945 menjadi 8.000 metrik ton sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor dan menyelaraskan kebutuhan dengan pasokan domestik.
Penyesuaian volume dan anggaran
Penurunan volume LPG 3 kg menjadi salah satu faktor turunnya alokasi subsidi energi di RAPBN 2027. Dalam dokumen RAPBN, total subsidi energi disepakati sebesar Rp261,5 triliun, turun dari usulan awal Rp272,95 triliun.
Rincian alokasi yang diumumkan adalah sebagai berikut:
| Pos | Volume / Keterangan | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Subsidi BBM & LPG 3 kg | - | 131,39 triliun |
| Subsidi BBM tertentu | - | 28,38 triliun |
| Subsidi LPG 3 kg | Volume disesuaikan: 8.000 metrik ton | 103,05 triliun |
| Subsidi listrik | - | 130,18 triliun |
| Volume BBM | 19.561 ribu kiloliter (minyak tanah 561; solar 19.000) | - |
Mengapa volume dikurangi?
Kementerian menjelaskan penyesuaian volume dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan menyesuaikan program subsidi dengan ketersediaan pasokan dalam negeri. Kebijakan ini juga mempertimbangkan stabilitas harga dan asumsi kebutuhan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian alokasi tidak otomatis berarti harga LPG subsidi langsung naik. Pengaturan ini lebih terkait dengan perencanaan volume dan anggaran.
Alternatif energi yang disiapkan
Untuk mengurangi beban LPG, pemerintah menyiapkan beberapa alternatif energi dan infrastruktur. Di antaranya:
- Compressed Natural Gas (CNG),
- program kompor listrik,
- pengembangan jaringan gas di sejumlah wilayah.
Infrastruktur ini diharapkan menjadi opsi bagi masyarakat yang mendapat layanan jaringan gas.
"Kalau pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan enggak ada perubahan apa-apa. Jadi, nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut,"
Dampak dan kelanjutan kebijakan
Pemerintah membuka ruang untuk menyesuaikan alokasi jika konsumsi masyarakat ternyata melebihi asumsi. Dengan demikian, kebutuhan aktual tetap menjadi pertimbangan sebelum perubahan kebijakan diumumkan.
Penyesuaian ini juga sejalan dengan upaya memperkuat pasokan energi domestik dan mendorong penggunaan alternatif untuk mengurangi impor.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...