BGN Copot 137 Kepala Dapur MBG, Terbanyak dari Jawa Barat

Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia per 3 Agustus 2026. Pencopotan dilakukan menyusul sejumlah pelanggaran, termasuk kasus keracunan dan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rincian daerah terdampak

BGN merinci jumlah kepala dapur yang diberhentikan menurut provinsi. Jawa Barat tercatat paling banyak. Keputusan diambil setelah evaluasi pelanggaran operasional dan prosedur keamanan pangan.

Alasan pencopotan

Kepala BGN, Sudaryono, menyebut tindakan ini sebagai respons tegas terhadap sejumlah insiden. Beberapa kepala dapur diberhentikan karena keterlibatan dalam kasus keracunan makanan. Ada pula dugaan penyimpangan administrasi dan pengelolaan anggaran.

"Per hari ini saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia,"

Ia menambahkan lima kepala dapur di Jawa Tengah terkait langsung dengan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Selain itu, BGN menemukan indikasi praktik "fishing" atau pengelolaan klaim dana di luar kewenangan.

"Kami zero toleransi terhadap keracunan, zero toleransi terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki. Dan hal-hal lain yang merugikan program ini,"

Penguatan pengawasan dan transparansi

Untuk mencegah pelanggaran berulang, BGN sedang menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat. Sistem ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada kepercayaan individual dan memperkuat mekanisme kontrol.

"Kami tidak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tetapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem,"

BGN menargetkan penyelesaian sistem pengawasan dalam waktu dekat. Awalnya rampung pekan ini, penyelesaiannya kemungkinan mundur sampai akhir pekan atau pekan depan.

Akses informasi untuk publik

Selain pengawasan internal, BGN berkomitmen membuka akses informasi kepada publik. Orang tua, guru, kepala sekolah, dan dinas terkait akan bisa mengakses data terkait menu, kandungan gizi, dan identitas dapur serta kepala SPPG.

"Kami ingin menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait, khususnya orang tua, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, guru, dan kepala sekolah,"

Ke depan, BGN juga berencana mengintegrasikan sistem tersebut dengan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di dapur SPPG untuk meningkatkan transparansi dan memberi rasa aman bagi sekolah serta orang tua siswa.

"Dengan begitu akan menimbulkan kenyamanan dan rasa tenang bagi guru, sekolah. Khususnya para orang tua yang anak-anaknya mendapatkan makan dari program negara ini,"

Langkah-langkah itu dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dan meminimalkan risiko keselamatan pangan serta penyalahgunaan anggaran.