Politik

Warga Lamongan Desak Normalisasi Bengawan Jero, Minta TPT dan Perbaikan Jalan

Bagikan:
Warga dan kondisi dampak banjir di kawasan Bengawan Jero saat reses DPRD

Lamongan — Warga di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Lamongan mendesak pemerintah segera mengeksekusi program normalisasi sungai Bengawan Jero untuk menghentikan banjir berulang. Desakan itu muncul pada forum reses yang digelar Anggota DPRD Ahmad Umar Buwang pada Minggu, 5 Juli 2026, di beberapa desa terdampak.

Keluhan warga dan wilayah terdampak

Forum reses mengumpulkan aspirasi dari warga yang datang dari beberapa kecamatan. Mereka menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji. Wilayah yang menyuarakan tuntutan ini antara lain:

  • Kecamatan Sekaran
  • Karanggeneng
  • Maduran
  • Sukodadi
  • Kalitengah dan Turi (wilayah paling terdampak)

Dampak sistemik banjir Bengawan Jero

Banjir luapan Bengawan Jero kini berakibat lebih dari genangan musiman; ia mengganggu aktivitas ekonomi dan infrastruktur setempat. Pendangkalan sungai dan drainase yang belum optimal terus menjadi pemicu utama banjir tahunan.

Menurut perwakilan reses, dampak yang dialami warga meliputi kerusakan lahan pertanian dan tambak, gagal panen, kerusakan jalan, serta terganggunya kegiatan pasar dan usaha rumahan.

"Pendangkalan sungai yang parah dan belum optimalnya sistem drainase menjadi akar masalah utama yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi permanen," ujar Ahmad Umar Buwang.

Aspirasi konkret: normalisasi, TPT, dan perbaikan jalan

Warga menegaskan dua tuntutan utama: percepatan normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang dan perbaikan infrastruktur tanggap bencana jangka pendek. Mereka juga menuntut pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di titik-titik rawan, khususnya di Kecamatan Kalitengah.

"Masyarakat di wilayah Dapil IV meminta perbaikan jalan pasca-banjir. Serta adanya pembangunan TPT di wilayah terdampak banjir, khususnya di Kecamatan Kalitengah," kata Buwang.

Suara akar rumput: kelelahan dan tuntutan alat berat

Mardi, tokoh masyarakat dari Kalitengah, menggambarkan kelelahan warga yang rutin menanggung kerugian tiap musim banjir. Ia menolak langkah parsial seperti bantuan logistik yang hanya bersifat sementara.

"Banjir di sini bukan lagi sekadar genangan, tapi sudah mematikan urat nadi ekonomi kami... Kami tidak butuh janji politik atau sekadar peninjauan lokasi. Yang kami tagih adalah kapan alat berat diturunkan untuk normalisasi," ujar Mardi.

Harapan sinergi pusat-daerah

Buwang berkomitmen mengawal aspirasi ini agar masuk prioritas anggaran dan program pembangunan daerah. Ia menekankan penanganan masalah Bengawan Jero membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pusat.

Permintaan warga jelas: tindakan nyata, alokasi anggaran yang terencana, dan pekerjaan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kerugian tahun demi tahun.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait