Kementerian PKP Mulai Bangun Huntap Pascabencana Sumatra September 2026
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memulai konstruksi hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatra pada September 2026. Pembangunan menyasar lokasi relokasi terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan target total 2.603 unit dan pemanfaatan teknologi cepat bangun.
Jadwal, proses pengadaan, dan syarat lahan
Proses pengadaan untuk proyek huntap telah berjalan dan konstruksi ditargetkan mulai pada September, setelah tender selesai dan lahan siap memenuhi persyaratan. Kementerian menegaskan lahan harus aman dari potensi bencana dan memiliki kepastian hukum.
"Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan. Kami siap memulai pembangunan pada bulan September,"
Lokasi relokasi juga diupayakan tetap dekat fasilitas umum agar warga dapat kembali beraktivitas secara normal.
"Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana. Kemudian, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,"
Teknologi konstruksi dan dukungan non-pemerintah
Pembangunan akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock untuk mempercepat pengerjaan sekaligus menjaga kualitas struktur. Selain proyek pemerintah, sejumlah unit telah dibangun melalui dukungan CSR.
- Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyelesaikan 500 unit huntap sebagai bagian dari komitmen 2.603 unit.
Distribusi lokasi dan kapasitas
Kementerian merinci lokasi dan kapasitas per provinsi untuk kawasan relokasi baru. Seluruh lokasi diprioritaskan aman dan dekat fasilitas seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit.
| Provinsi | Jumlah Lokasi | Luas (ha) | Kapasitas (unit) |
|---|---|---|---|
| Aceh | 45 | 156,13 | 6.220 |
| Sumatra Utara | 4 | 20,68 | 919 |
| Sumatra Barat | 5 | 21,40 | 813 |
Anggaran dan infrastruktur pendukung
Pemerintah pusat menambah Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama tiga tahun. Monitoring pelaksanaan akan dilakukan mingguan untuk memastikan progres sesuai rencana induk nasional.
"Kami akan memonitor setiap minggu perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami juga meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut dapat segera disiapkan,"
PLN menyatakan kesiapan menyediakan infrastruktur kelistrikan. Hingga kini, PLN telah menyalurkan listrik ke 19.377 unit hunian sementara, huntap, dan fasilitas umum.
"PLN siap berkomitmen membantu dari sisi penyediaan kelistrikan begitu pembangunan hunian tersebut telah siap,"
Proyeksi dan langkah selanjutnya
Dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta, target penyediaan hunian aman dan layak diharapkan lebih cepat tercapai. Tahap berikutnya fokus pada penyelesaian proses lahan, finalisasi tender, dan penyiapan infrastruktur dasar agar relokasi berjalan lancar.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...