PDI Perjuangan Soroti Komposisi APBD Sumenep 2027

SUMENEP — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep meminta penjelasan terkait komposisi anggaran dalam rancangan APBD 2027. Permintaan itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumenep, Selasa (13/10/2026), menyusul rencana alokasi Belanja Tidak Terduga yang lebih besar dari Belanja Modal.

Komposisi belanja yang dipertanyakan

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudi, menyoroti perbandingan dua pos anggaran utama tersebut. Rancangan APBD 2027 mencantumkan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp119,60 miliar, sementara Belanja Modal direncanakan sebesar Rp101,18 miliar.

“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan sehingga Belanja Tidak Terduga pada APBD 2027 lebih besar daripada Belanja Modal,” ujar Wahyudi.

Wahyudi menegaskan fungsi masing-masing pos anggaran. Belanja Tidak Terduga dimaksudkan untuk antisipasi kebutuhan mendesak. Sementara itu, Belanja Modal berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyeksi pendapatan dan posisi defisit

Selain komposisi belanja, fraksi ini mencermati angka pendapatan dan belanja daerah. Rancangan APBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,89 triliun, sedangkan belanja direncanakan mencapai Rp1,99 triliun. Perbedaan itu menghasilkan defisit sebesar Rp96,03 miliar.

Dokumen rancangan menyebut defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan apresiasi atas perencanaan pembiayaan itu, namun tetap meminta keterangan rinci agar publik dan DPRD memahami sumber dan penggunaan pembiayaan.

Harapan dan rekomendasi fraksi

Fraksi PDI Perjuangan memberi dukungan terhadap upaya pemerintah daerah memajukan Kabupaten Sumenep. Namun fraksi menekankan pentingnya peningkatan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kebutuhan pembangunan bisa lebih banyak dibiayai dari sumber sendiri.

“Kami tetap mendukung upaya memajukan Kabupaten Sumenep. Harapan kami, ke depan daerah semakin mampu memenuhi kebutuhan pembangunan melalui peningkatan PAD,” kata Wahyudi.

Fraksi meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait pertimbangan peningkatan alokasi belanja tidak terduga dan rencana penggunaan pembiayaan netto. Penjelasan diharapkan disampaikan pada tahapan pembahasan berikutnya agar arah pengalokasian anggaran dapat dipahami secara menyeluruh.