Pemerintah Siap Gelontorkan Anggaran untuk Tangani Karhutla
Pemerintah menyatakan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) siap dikeluarkan sesuai kebutuhan di lapangan. Pernyataan itu disampaikan menyusul ancaman El Niño kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Pernyataan dibuat pada Senin, 10 Agustus 2026, di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta.
Anggaran dan kesiapan darurat
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Ia menegaskan dana tidak akan menjadi kendala apabila kondisi memburuk menjadi darurat.
“Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, Anggaran berapa? Berapapun Presiden akan mengeluarkan demi kepentingan mengatasi ini,”
Anggaran itu akan digunakan sesuai kebutuhan operasional di lapangan, termasuk untuk memperkuat pasukan darat dan mendukung operasi udara bila diperlukan.
Provinsi paling diwaspadai
Pemerintah terus memantau situasi di sejumlah kawasan yang berisiko tinggi. Saat ini ada enam provinsi yang menjadi fokus pengawasan karena potensi kebakaran cukup besar.
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
Pengerahan sumber daya akan difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut, sambil menilai kebutuhan tambahan bila situasi memburuk.
Peran operasi udara dan darat
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menekankan bahwa operasi udara, seperti waterbombing, hanya bersifat pendukung. Terutama untuk lahan gambut, pemadaman efektif tetap membutuhkan operasi darat.
“Ketika cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, paling efektif adalah operasi darat, operasi udara itu hanya membantu,”
BNPB menjelaskan kapasitas satu helikopter waterbombing terbatas, sekitar empat ton air per operasi. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menyiapkan pasukan darat sebagai langkah antisipasi utama.
Pemantauan dan langkah ke depan
Pemerintah akan meneruskan pemantauan intensif terhadap perkembangan karhutla. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah menyatakan siap menambah anggaran dan sumber daya.
Upaya ini mencakup kombinasi operasi darat, dukungan udara bila relevan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi titik api dan mengurangi dampak terhadap masyarakat.
Dengan kesiapan anggaran dan penekanan pada operasi darat, pemerintah berharap mampu menekan penyebaran kebakaran saat puncak musim kering akibat El Niño.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Banjir Rob Mengancam Pesisir Jakarta hingga 13 Agustus
BMKG peringatkan potensi banjir rob di pesisir Jakarta hingga 13 Agustus; 11 wilayah utara diminta tingkatka...
LPDB Gelar Temu Mitra Khusus Koperasi Sektor Riil
LPDB menggelar temu mitra khusus koperasi sektor riil di Jakarta (10/8/2026), hadir 32 koperasi; realisasi d...
Sultan Hasanuddin: Perlawanan terhadap VOC dan Julukan 'Ayam Jantan'
Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan Kerajaan Gowa melawan VOC pada abad ke-17 dan mendapat julukan 'Ayam J...
BGN Buka 3 Kanal Pengaduan MBG Lewat PO Box
BGN membuka tiga jalur pengaduan MBG lewat PO Box untuk internal, mitra, dan masyarakat; setiap laporan akan...
Jepang Menyerah 1945 dan Moment Kemerdekaan Indonesia
Penyerahan Jepang Agustus 1945 menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan nasionalis untuk memprokla...
Menteri LH Dorong Perdagangan Karbon Wonosobo Jadi Sumber Ekonomi
Menteri Lingkungan Hidup dorong perdagangan karbon dan eco-tourism di Wonosobo sebagai sumber ekonomi melalu...