Pemerintah Siap Gelontorkan Anggaran untuk Tangani Karhutla
Pemerintah menyatakan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) siap dikeluarkan sesuai kebutuhan di lapangan. Pernyataan itu disampaikan menyusul ancaman El Niño kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Pernyataan dibuat pada Senin, 10 Agustus 2026, di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta.
Anggaran dan kesiapan darurat
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Ia menegaskan dana tidak akan menjadi kendala apabila kondisi memburuk menjadi darurat.
“Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, Anggaran berapa? Berapapun Presiden akan mengeluarkan demi kepentingan mengatasi ini,”
Anggaran itu akan digunakan sesuai kebutuhan operasional di lapangan, termasuk untuk memperkuat pasukan darat dan mendukung operasi udara bila diperlukan.
Provinsi paling diwaspadai
Pemerintah terus memantau situasi di sejumlah kawasan yang berisiko tinggi. Saat ini ada enam provinsi yang menjadi fokus pengawasan karena potensi kebakaran cukup besar.
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
Pengerahan sumber daya akan difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut, sambil menilai kebutuhan tambahan bila situasi memburuk.
Peran operasi udara dan darat
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menekankan bahwa operasi udara, seperti waterbombing, hanya bersifat pendukung. Terutama untuk lahan gambut, pemadaman efektif tetap membutuhkan operasi darat.
“Ketika cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, paling efektif adalah operasi darat, operasi udara itu hanya membantu,”
BNPB menjelaskan kapasitas satu helikopter waterbombing terbatas, sekitar empat ton air per operasi. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menyiapkan pasukan darat sebagai langkah antisipasi utama.
Pemantauan dan langkah ke depan
Pemerintah akan meneruskan pemantauan intensif terhadap perkembangan karhutla. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah menyatakan siap menambah anggaran dan sumber daya.
Upaya ini mencakup kombinasi operasi darat, dukungan udara bila relevan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi titik api dan mengurangi dampak terhadap masyarakat.
Dengan kesiapan anggaran dan penekanan pada operasi darat, pemerintah berharap mampu menekan penyebaran kebakaran saat puncak musim kering akibat El Niño.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KPAI Minta Pengawasan Ketat untuk Program MBG 3B
KPAI mendesak pengawasan ketat pada Program MBG 3B agar makanan untuk bumil, busui, dan balita aman, bermutu...
Pemerintah Targetkan Revisi UU LLAJ Rampung 2026
Pemerintah menyerahkan 1.200 DIM RUU LLAJ ke DPR dan menargetkan revisi diselesaikan pada 2026 agar dapat di...
Kemensos Buka Kanal WhatsApp untuk Pengaduan Sekolah Rakyat
Kemensos membuka kanal WhatsApp 0887-7171-171 pada 29 Sept 2026 untuk pengaduan Sekolah Rakyat, terbuka bagi...
Indonesia Jajaki Pengalaman India untuk Bangun Infrastruktur Publik Digital
Indonesia menjajaki pengalaman India membangun infrastruktur publik digital untuk integrasi layanan, kata Wa...
Kemacetan Pelabuhan Ketapang: ODOL, Demo, dan Solusi Bersama
Kemacetan di akses Pelabuhan Ketapang disebabkan ODOL, antrean Pelindo, dan demonstrasi; solusinya butuh pen...
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...