PU Alokasikan Rp1,65 Triliun untuk IBM di 4.127 Lokasi 2027
Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada 2027. Dana itu ditargetkan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo pada 13 Juni 2026.
Alokasi dan rincian anggaran
Anggaran IBM berasal dari pagu indikatif Kementerian PU Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Dana dialokasikan untuk program yang langsung dimanfaatkan masyarakat dan mendorong pembangunan lokal.
| Unit Kegiatan | Jumlah Lokasi | Alokasi Anggaran |
|---|---|---|
| P3TGAI (Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) | 2.000 | Rp450 miliar |
| Cipta Karya | 2.127 | Rp1,2 triliun |
| Total IBM | 4.127 | Rp1,65 triliun |
Program apa saja yang masuk IBM
Kementerian PU menyebut beberapa program yang termasuk dalam IBM. Program-program ini diarahkan untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas hingga tingkat desa.
- P3TGAI
- PAMSIMAS
- SANIMAS
- TPS3R
- PISEW dan pengembangan kawasan ekonomi
- Pembangunan jembatan gantung
Keterangan pejabat dan tujuan
Menteri Dody Hanggodo menegaskan IBM mendapat perhatian khusus karena dampaknya langsung pada masyarakat. Ia mengatakan program ini menjadi prioritas karena manfaatnya terasa di tingkat komunitas.
"Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Dody Hanggodo.
Kementerian juga menyatakan sedang melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM berkelanjutan. Di samping akses dasar, dana ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dampak dan prospek ke depan
Dengan menjangkau ribuan lokasi, program IBM ditargetkan memperkuat pelayanan air, sanitasi, pengelolaan sampah, serta infrastruktur irigasi dan jembatan kecil. Langkah ini bertujuan memperkecil kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian serta ekonomi desa.
Ke depan, pemerintah akan memantau realisasi anggaran dan hasil proyek agar manfaatnya terasa berkelanjutan. Konsolidasi program diharapkan menjaga prioritas dan efektivitas penggunaan dana.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...
Olivia Zalianty Harap Lagu Pancasila Perkuat Nilai Kebangsaan
Olivia Zalianty merilis lagu "Pancasila" untuk membantu masyarakat meresapi nilai negara melalui musik yang...
Kekeringan Meteorologis vs Hidrologis: Apa Bedanya?
BMKG jelaskan perbedaan kekeringan meteorologis dan hidrologis; 25 wilayah Jatim minta bantuan air hingga aw...
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...