Tapanuli Utara Perkuat Akses Pembiayaan dan Hilirisasi Pertanian

Tarutung — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjalin sinergi dengan Komisi VII DPR RI untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan mendorong hilirisasi pertanian. Pertemuan berlangsung di Aula Martua, Kantor Bupati, pada Kamis (3/9) dan membahas pengawasan KUR, penguatan permodalan, serta percepatan pemulihan UMKM.

Penguatan akses pembiayaan dan pengawasan KUR

Dalam pertemuan itu, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyampaikan kendala akses permodalan yang masih dihadapi pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pendampingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar dana bisa tersalurkan tepat sasaran.

Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, memberi dukungan penuh terhadap langkah daerah memperluas akses pembiayaan. Dia menegaskan pentingnya KUR sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kecil.

“Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit,” tegas Saleh.

Mekanisasi dan hilirisasi sebagai strategi nilai tambah

Bupati Jonius memaparkan potensi ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, kerajinan ulos, dan pariwisata religi. Ia menekankan perlunya mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi melalui hilirisasi.

“Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Bupati Jonius.

Pemkab mendorong mekanisasi pertanian dan pengolahan komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan durian lokal. Langkah ini bertujuan agar produksi tidak berhenti sebagai bahan mentah tetapi menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Dampak pada UMKM dan ekosistem usaha

Rapat juga menyoroti percepatan pemulihan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Tapanuli Utara. Sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi VII diharapkan memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir.

Dengan dukungan permodalan, teknologi, pendampingan, dan fasilitas pengolahan, sektor pertanian dan UMKM diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah lanjutan

Pemerintah daerah berencana meningkatkan program pendampingan dan menjajaki kerja sama dengan lembaga perbankan untuk memastikan penyaluran pembiayaan sesuai ketentuan KUR. Komisi VII akan terus memantau pelaksanaan rekomendasi agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

Kolaborasi ini diharapkan menciptakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan mempercepat hilirisasi komoditas lokal, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.