Prajurit TNI Wajib Melek Teknologi untuk Hadapi Kasus Hukum
Personel hukum TNI diminta menguasai teknologi dan memperkuat integritas untuk menghadapi tantangan hukum yang berkembang cepat di ranah digital. Pernyataan itu disampaikan Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono di Jakarta, 5 Juni 2026, seiring maraknya informasi viral yang menuntut respons cepat dari aparat.
Perubahan lanskap penegakan hukum
Kemajuan teknologi mengubah cara persoalan hukum muncul dan tersebar. Informasi kini cepat menjadi viral dan sering menjadi perhatian pimpinan dalam hitungan jam atau hari.
Situasi tersebut membuat pengambilan keputusan harus didukung data terkini dan analisis cepat. Oleh karena itu, kemampuan digital menjadi kebutuhan utama bagi perwira hukum.
Perwira hukum harus melek teknologi
"Perwira hukum harus melek teknologi dan melek digital. Jika tidak, mereka akan tertinggal perkembangan informasi,"
Kolonel Totok menegaskan bahwa keterampilan teknologi bukan sekadar kemampuan operasional. Kemampuan itu membantu penilaian cepat terhadap fakta, verifikasi informasi, dan penyusunan langkah hukum yang tepat.
Respons yang lambat atau data yang tidak mutakhir dapat menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak efektif. Karena itu, pembaruan pengetahuan dan data menjadi rutinitas penting bagi personel hukum.
Ketangguhan mental dan integritas
Selain kompetensi digital, ketangguhan mental menjadi poin penting. Personel hukum dihadapkan pada tekanan publik dan kompleksitas kasus yang beragam.
"Penegak hukum harus berintegritas tinggi. Mereka tidak boleh mudah dipengaruhi kepentingan tertentu,"
Kolonel Totok menekankan bahwa integritas adalah modal utama untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Penegakan hukum yang adil hanya bisa terwujud bila aparat bebas dari tekanan kepentingan.
Upaya peningkatan kualitas
TNI berupaya menggabungkan penguatan kompetensi digital dan pembinaan integritas untuk menghasilkan prajurit hukum yang responsif, profesional, dan tangguh. Langkah ini meliputi pembaruan metode kerja dan penyesuaian kemampuan personel terhadap perkembangan digital.
Dengan demikian, TNI berharap penegakan hukum di lingkungan militer mampu mengikuti dinamika informasi dan tetap menjunjung prinsip keadilan serta profesionalisme.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...