Aceh Besar Percepat Pemulihan Pascabencana lewat Rakor Lintas Sektor

Kota Jantho, 9 Juli — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Penanganan Pascabencana Lintas Sektor secara virtual dari Ruang Sekretaris Daerah. Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertujuan menyelaraskan data, mengidentifikasi kendala, dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana melalui sinergi pusat-daerah.

Rakor dan peserta

Rakor dipimpin Plh Sekretaris Daerah Aceh Besar dan dihadiri Asisten II Setdakab M. Ali serta kepala perangkat daerah terkait. Hadir antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas PUPR.

Progres penanganan infrastruktur dan pertanian

Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Ir. Syahrial Amanullah, ST, memaparkan langkah penanganan pada sektor infrastruktur dan pertanian. Pemulihan diarahkan tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat secara normal.

"Infrastruktur merupakan pondasi utama pemulihan. Ketika akses jalan, jembatan, dan jaringan pendukung lainnya kembali berfungsi, maka aktivitas pertanian, perdagangan, hingga distribusi hasil produksi masyarakat juga akan bergerak kembali," — Syahrial Amanullah

Syahrial menegaskan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar program pemulihan berjalan selaras dan memberi dampak nyata.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan. Dengan kolaborasi yang baik, proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," — Syahrial Amanullah

Isu utama dan cakupan pembahasan

Diskusi rakor juga meninjau kondisi mata pencaharian masyarakat dan capaian pemulihan di berbagai sektor. Pembahasan meliputi:

• Pertanian
• Perikanan
• Perkebunan
• Kehutanan

Selain evaluasi capaian, peserta mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, dan kebutuhan data yang lebih akurat untuk dasar kebijakan.

Tindak lanjut dan harapan

Rakor menghasilkan rumusan tindak lanjut, termasuk daftar dukungan yang masih dibutuhkan daerah dan langkah percepatan yang dapat segera dilaksanakan. Forum ini juga menjadi wahana bagi daerah menyampaikan kondisi riil agar kebijakan pusat tepat sasaran.

Peserta optimistis pemulihan ekonomi dapat dipercepat jika sinergi antarinstansi terus diperkuat. Dengan kolaborasi yang terkoordinasi, program pemberdayaan masyarakat diharapkan mendorong kebangkitan ekonomi lokal secara berkelanjutan.