Zulhas: Pangkas Aturan, RI Berhenti Impor 7 Komoditas Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia berhasil menghentikan impor tujuh komoditas pangan utama setelah pemerintah memangkas regulasi yang menghambat produksi. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Minggu, 4 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan penyerapan input pertanian dan produksi pangan nasional.

Pemangkasan aturan dan lonjakan penyerapan pupuk

Zulhas menjelaskan salah satu langkah kunci adalah menyederhanakan aturan distribusi pupuk. Sebelumnya terdapat 145 aturan yang dianggap membatasi penyerapan pupuk di tingkat petani.

"Menko Pangan itu tugasnya mengawal dan memastikan program ini berhasil, itu tugas saya. Oleh karena itu banyak bottlenecking antara pemerintah daerah pusat atau antarkementerian itu,"

Menurut Zulhas, aturan-aturan itu dipangkas menjadi hanya tiga, sehingga penyerapan pupuk naik signifikan. Angka yang disampaikan: penyerapan pupuk naik dari sekitar 6 juta ton pada 2024 menjadi 9,5 juta ton pada 2025. Efeknya adalah naiknya produksi pangan.

"Kita pelajari ada 145 aturan, saya rapat di sini, tiga kali rapat, putus. Dari 145 aturan kita ubah menjadi tiga, tinggal tiga,"

Perubahan harga gabah dan dampak produksi

Pemerintah juga mengubah mekanisme penetapan harga gabah petani. Ketentuan lama menetapkan harga Rp5.500 dengan kadar air 14 persen. Kebijakan baru menaikkan harga menjadi Rp6.500 tanpa ketentuan kualitas ("any quality").

"Begitu juga harga gabah, dari Rp 5.500 kadar air 14, kita ubah menjadi harga Rp 6.500 any quality, nggak pakai kadar air. Petani harganya bagus, nggak repot, sehingga dia nanam padinya bagus, naik produksi,"

Menurut pemerintah, kombinasi pemangkasan aturan dan peningkatan insentif petani mendorong surplus beras. Data yang dipaparkan menyebut surplus beras 4,2 juta ton pada 2025, berbanding dengan impor 4,5 juta ton pada 2024.

Perbaikan irigasi, peran pemerintah pusat, dan penguatan desa

Selain pupuk dan harga gabah, revisi Peraturan Presiden diberlakukan agar pemerintah pusat dapat langsung turun tangan memperbaiki irigasi. Sebelumnya proyek irigasi sering terhambat oleh pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi.

Pemerintah juga mengarahkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menekankan pentingnya memperkuat perekonomian desa untuk mencegah urbanisasi.

"Zaman Pak Prabowo ini kan ada Asta Cita keenam tentang desa kan, membangun dari desa dan dari bawah. Ini dua kunci nih, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,"

Implikasi dan langkah selanjutnya

Langkah penyederhanaan regulasi dan intervensi teknis itu bertujuan meningkatkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi domestik. Ke depan, pemerintah perlu memantau kesinambungan penyerapan pupuk, kualitas hasil panen, dan efektivitas perbaikan irigasi untuk menjaga tren pengurangan impor.