Banjir Tapanuli Tengah, YSSC Desak Aksi Rehabilitasi Hutan

Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) mendesak tindakan nyata untuk memulihkan hutan setelah banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Desakan itu disampaikan Rabu, 1 Juli 2026, sebagai respons terhadap menurunnya tutupan hutan dan alih fungsi lahan yang meningkatkan risiko banjir, longsor, dan krisis sumber air.

Banjir sebagai peringatan lingkungan

Banjir di Tapanuli Tengah dianggap YSSC sebagai alarm atas kerusakan ekologis yang kian meluas. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali dan dampak perubahan iklim disebut memperbesar peluang terjadinya bencana hidrometeorologi.

YSSC menilai upaya pencegahan harus segera diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang dan dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Program penghijauan: Spirit Green

Melalui program Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda untuk memperluas gerakan penanaman pohon. Gerakan ini fokus pada kawasan yang mengalami degradasi dan berpotensi mengurangi fungsi ekosistem.

YSSC menyebut penanaman pohon sebagai langkah praktis untuk meningkatkan daya serap air, menurunkan erosi, dan memperkuat cadangan air tanah.

"Bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah menjadi pengingat bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Penanaman pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan bersama untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan," ujar Hari Siregar, Ketua YSSC.

Aksi di lapangan

Sebagai bagian dari komitmen organisasi, YSSC telah melakukan penanaman pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan.

YSSC menekankan bahwa rehabilitasi harus berjalan berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekosistem.

Prioritas pemerintah dan data lahan kritis

Pemerintah juga mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai respons terhadap degradasi lahan dan potensi kekeringan pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Kehutanan saat peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

"Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis. Karena itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak," kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

Rohmat menegaskan prioritas pemerintah pada rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan lahan berkelanjutan, serta pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan untuk menjaga tutupan hutan.

Langkah ke depan

Pakar dan aktivis lingkungan menilai solusi tidak dapat parsial. Rehabilitasi hutan memerlukan strategi yang terintegrasi, pendanaan yang jelas, dan partisipasi masyarakat. Jika diimplementasikan konsisten, penanaman pohon dan pengelolaan lahan berkelanjutan dapat mengurangi risiko bencana sekaligus menurunkan emisi karbon.

Upaya kolaboratif antara YSSC, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan terdampak dan mencegah krisis lingkungan lebih lanjut.