Kemenhut Percepat Rehabilitasi 12,3 Juta Ha Lahan Kritis

Kementerian Kehutanan mempercepat rehabilitasi lahan kritis seluas 12,3 juta hektare untuk mengatasi degradasi lahan dan mengantisipasi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki pada peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.

Data lahan kritis dan sebaran

Menurut Rohmat, total lahan kritis di Indonesia mencapai 12,3 juta hektare pada 2024. Pembagian lokasi menunjukkan sebagian besar masih berada di kawasan hutan, namun porsi di luar kawasan juga signifikan.

Prioritas rehabilitasi dan kolaborasi

Pemerintah menempatkan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai prioritas. Upaya ini dilanjutkan dengan menjaga tutupan hutan melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan.

"Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis. Karena itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak," ujar Rohmat.

Rohmat menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor. Pihak yang dilibatkan antara lain:

• Pemerintah pusat dan daerah
• Dunia usaha
• Akademisi
• Masyarakat lokal

"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Upaya rehabilitasi lahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan," tambahnya.

Risiko El Niño dan kebakaran hutan

Rohmat mengingatkan prediksi datangnya fenomena El Niño yang diperkirakan lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada 2026. Kondisi ini meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Data Kementerian menunjukkan bahwa pada Januari–Mei 2026 luas kebakaran tercatat sekitar 81.000 hektare, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam lima tahun terakhir.

Strategi penanaman dan mitigasi bencana

Salah satu langkah yang digenjot adalah penanaman pohon pada musim penghujan untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi. Pemerintah juga memprioritaskan rehabilitasi kawasan hulu dan sempadan sungai, terutama yang berdekatan dengan pemukiman.

"Kami juga memprioritaskan rehabilitasi kawasan hulu sungai dan sempadan sungai, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Dan ini sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir dan longsor yang belakangan terjadi di sejumlah daerah," ujar Rohmat.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap rehabilitasi lahan dapat menurunkan risiko bencana hidrometeorologi sekaligus memperbaiki fungsi ekosistem secara berkelanjutan.