Ombudsman: Perlintasan Sebidang Resmi Solusi Realistis Keselamatan
Ombudsman RI menilai penguatan perlintasan sebidang sebagai solusi realistis untuk meningkatkan keselamatan kereta api menyusul kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada April lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, saat konferensi di Kantor Ombudsman pada Rabu, 1 Juni 2026.
Penekanan pada status resmi dan palang pintu
Menurut Robert, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar pengelolaan dan tanggung jawab menjadi jelas. Ia menegaskan perlintasan juga wajib dilengkapi dengan palang pintu resmi dan petugas dengan kewenangan yang jelas.
KAI sedang merekrut tenaga yang akan mengisi perlintasan sebidang. Dalam proses seleksi ini akan dilihat berapa yang nanti akan diambil untuk mengisi pos-pos perintah sebidang itu
Solusi ideal dan kendala biaya
Ombudsman menyebut pembangunan flyover atau underpass sebagai solusi paling ideal untuk menghilangkan konflik antara jalan dan rel. Namun, Robert mengakui solusi ini membutuhkan biaya sangat besar sehingga sulit diterapkan di seluruh lokasi.
Karena keterbatasan anggaran, Ombudsman menganjurkan pendekatan bertahap dengan prioritas pada titik perlintasan yang berisiko tinggi.
Prioritas pembenahan perlintasan yang ada
Sebagai alternatif, Ombudsman mengusulkan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Rekomendasi utama mencakup beberapa langkah praktis berikut.
- Penyediaan dan pemeliharaan palang pintu di lokasi rawan.
- Penempatan petugas resmi yang terlatih untuk mengatur perlintasan.
- Penerapan dukungan teknologi keselamatan, seperti sistem deteksi dan alarm otomatis.
Peran masyarakat dan otoritas
Robert membuka peluang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan perlintasan. Namun, keterlibatan itu harus disertai pelatihan, kompetensi, dan batas kewenangan yang jelas.
Kewenangan ini kan ada pada pemangku otoritas yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat, kemenhub, pemda. Kemudian status jalan raya ini, ini status jalannya nasional atau provinsi atau kabupaten, kota, dan sebagainya
Dampak dan langkah ke depan
Pernyataan Ombudsman menyoroti kebutuhan keseimbangan antara solusi ideal yang mahal dan langkah praktis yang bisa segera diterapkan. Dengan prioritas perbaikan perlintasan sebidang, diharapkan angka kecelakaan di titik rawan dapat turun sementara solusi struktural jangka panjang direncanakan.
Pelaksanaan rekomendasi akan membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan operator kereta api.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...