Pajak E-commerce 0,5%: Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli Ditunjuk
Jakarta. Pemerintah mulai mewajibkan empat platform e‑commerce besar memotong dan menyetor pajak penghasilan untuk pedagang online tertentu, berlaku sejak 1 Juli dan operasional pada 1 Agustus.
Siapa yang terkena dan besaran pajak
Aturan ini menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak pemotongan 0,5% berdasarkan Pasal 22 Undang‑Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan hanya berlaku untuk penjual domestik dengan omzet bruto tahunan lebih dari Rp 500 juta (sekitar $31.000).
Mekanisme pemungutan dan pelaporan
Konsumen membayar seperti biasa saat bertransaksi. Marketplace yang ditunjuk akan memotong 0,5% dari nilai transaksi, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkan pembayaran itu ke otoritas pajak.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan perubahan ini bukan pajak baru, melainkan cara baru pengumpulan pajak yang mengalihkannya dari pedagang ke platform.
"Kami berharap mekanisme ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat akurasi sistem administrasi pajak kita,"
Target penerimaan dan alasan perubahan
Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak dari perdagangan digital dapat mengganda setelah sistem baru diterapkan. Proyeksi annual menargetkan antara Rp 16 triliun sampai Rp 24 triliun.
Perkiraan tersebut didasari ekspektasi kenaikan kepatuhan, penyempurnaan sistem administrasi inti pajak, serta hasil konsultasi dengan pelaku usaha termasuk UKM.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Batas omzet | Rp 500 juta per tahun |
| Tarif pemotongan | 0,5% (Pasal 22 PPh) |
| Perkiraan penerimaan tahunan | Rp 16–24 triliun |
Respons industri dan fokus implementasi
Asosiasi e‑commerce Indonesia (iDEA) menyatakan menghormati regulasi baru dan menekankan perubahan hanya menyangkut tata cara administrasi, bukan penambahan beban pajak baru.
"Prioritas industri adalah memastikan sistem baru diterapkan efektif, memberi kepastian hukum, dan meminimalkan gangguan operasional bagi operator marketplace dan pedagang,"
iDEA meminta implementasi yang jelas dan periode transisi agar operator dan penjual dapat menyesuaikan sistem pembayaran dan pelaporan.
Implikasi ke depan
Perubahan ini berpotensi memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari ekonomi digital. Namun keberhasilan bergantung pada koordinasi antara otoritas pajak, platform, dan pelaku usaha agar proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan berjalan lancar.
Editor teknologi yang mengulas gadget, kecerdasan buatan, startup, dan inovasi digital.
Berita Terkait
Grand Theft Auto VI Rilis 19 November: 5 Hal yang Perlu Diketahui
Grand Theft Auto VI akan rilis 19 November di PS5/Xbox; simak sejarah, kontroversi, penjualan, dan biaya pen...
Alice Huang Dituduh Mata-mata China Terkait Jensen Huang
Seorang eksekutif, Alice Huang, dituduh menjadi mata-mata China yang mendekati Jensen Huang; dugaan melibatk...
MoraRepublic Perluas Bisnis ke Infrastruktur AI dan Kabel Bawah Laut
MoraRepublic memperluas layanan dari broadband rumah tangga ke infrastruktur enterprise dan AI lewat kabel b...
Google Siap Investasi $15 Miliar di Malaysia untuk Pusat Data AI
Google akan menggelontorkan $15 miliar ke Malaysia pada 2027–2028 untuk membangun pusat data AI, menjanjikan...
NTT DATA Tambah 12MW, Luncurkan Data Center JKT2A di Jakarta
NTT DATA menambah kapasitas 12 MW dengan peluncuran JKT2A di Jakarta, lengkap dengan APN Connect untuk konek...
Indonesia Netral di Rivalitas AI AS-China, Perkuat Kerja Sama Korea
Indonesia memilih netral di rivalitas AI AS-China dan mendorong kerja sama konkret dengan Korea pada AI kese...