KONI Pastikan PON XXII/2028 NTT-NTB Tak Bebani APBN

KONI memastikan pembiayaan PON XXII/2028 di NTT-NTB tidak membebani pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, dalam Rapat Koordinasi PON XXII/2028 pada Rabu, 1 Juli 2026. Provinsi tuan rumah sepakat menggunakan APBD sebagai sumber utama pendanaan untuk penyelenggaraan.

KONI: Pembiayaan Utamanya dari APBD

Marciano menegaskan bahwa sejak awal penentuan cabang olahraga telah ditekankan agar prioritas anggaran berada pada tingkat daerah. Ia menilai keputusan itu penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal pusat dan daerah.

"Dari awal penentuan cabang olahraga sudah ditekankan. Titik beratnya adalah dengan anggaran APBD,"

SK untuk Renovasi dan Percepatan Persiapan

Marciano juga mengapresiasi penyerahan surat keputusan penyelenggaraan kepada tiga gubernur, yaitu NTT, NTB, dan Jakarta, oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurutnya, SK tersebut diperlukan pemda untuk memulai proses renovasi dan perencanaan teknis venue.

Pengawasan dan Sinkronisasi Pemerintah

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap awal agar langkah persiapan berjalan transparan dan efisien. Ia menyebut rencana sinkronisasi antar-institusi sebagai kunci pengendalian.

"Kemenpora akan melakukan sinkronisasi KONI, BPKP, Kejaksaan dan K/L serta TNI/Polri,"

"Dengan pertemuan ini kita membuat tim koordinasi dengan melibatkan BPKP dan Kejaksaan,"

Prioritas Cabang Olahraga

Pada Rapat Koordinasi diputuskan bahwa PON XXII akan menyesuaikan cabang olahraga yang dipertandingkan. Prioritas diberikan pada cabang Olimpiade, cabang prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), cabang unggulan tuan rumah, serta cabang yang menjadi hak istimewa tuan rumah.

Orientasi pada Atlet dan Kebermanfaatan Venue

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, mengingatkan agar target tersusun secara terukur. Ia menekankan semua perencanaan harus berorientasi pada kebutuhan atlet dan manfaat jangka panjang fasilitas.

Rangkaian pembahasan menegaskan fokus pada efisiensi, tata kelola administrasi yang tertib, serta pemanfaatan fasilitas setelah PON. Persiapan PON XXII/2028 terus dimatangkan dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan kementerian terkait, BPKP, dan kejaksaan untuk memastikan penyelenggaraan berjalan sukses dan berkelanjutan.