Pematangsiantar Raih WTP Kelima atas LKPD TA 2025
Pemerintah Kota Pematangsiantar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Penghargaan kelima ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, di Auditorium Kantor BPK RI Medan, Jumat (29/5).
Opini WTP kelima dan konteks penyerahan
Penyerahan opini WTP menegaskan bahwa laporan keuangan Pemko Pematangsiantar dinilai menyajikan kondisi keuangan secara wajar dan sesuai standar. Proses pemeriksaan berlangsung sekitar 60 hari, menurut keterangan Pemko setelah audit selesai.
Respons Pemko dan apresiasi
Wali Kota Wesly Silalahi menyampaikan terima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumut atas pemeriksaan yang objektif dan profesional. Ia menilai opini WTP merupakan pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Saya ucapkan terima kasih, kami dapat mempertahankan predikat tertinggi WTP. Ini merupakan pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan," ujar Wesly.
Wesly juga memberi penghargaan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran yang menindaklanjuti rekomendasi BPK selama pemeriksaan.
Penjelasan BPK
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menyatakan pemberian opini didasarkan pada penilaian bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan perubahan ekuitas secara wajar dalam semua hal material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paula juga mengapresiasi kerja sama Pemko selama proses audit.
Siapa yang hadir
Dalam acara penyerahan hadir sejumlah pejabat daerah sebagai bentuk dukungan dan koordinasi lebih lanjut.
- Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga
- Sekda Junaedi Antonius Sitanggang
- Asisten Administrasi Umum Dedy Tunasto Setiawan
- Plt Kepala BPKPD Alwi Lumbangaol dan jajaran
- Plt Kepala Inspektorat Heryanto Siddik dan jajaran
Kronologi penyerahan dokumen
Sebelumnya, Wali Kota Wesly bersama Sekda Junaedi menyerahkan LKPD unaudited TA 2025 ke kantor BPK RI Perwakilan Sumut. Penyerahan dokumen itu dilaksanakan pada Selasa (31/3) di Medan dan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan hingga terbitnya opini WTP akhir Mei.
Implikasi dan langkah berikutnya
Dengan capaian ini, Pemko Pematangsiantar menegaskan komitmen melanjutkan praktik tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional. OPD terkait diminta mempertahankan kualitas penyusunan laporan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperkuat pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kapolri Mutasi Kapolres di Sumatera Utara, 4 Jabatan Berganti
Kapolri mutasi empat Kapolres di Sumatera Utara berdasarkan Surat Telegram Rahasia tertanggal 22/11 untuk pe...
Satpol PP dan Bea Cukai Sita 4.452 Batang Rokok Ilegal di Humbahas
Satpol PP dan Bea Cukai Sita 4.452 batang rokok ilegal di Doloksanggul dan Lintongnihuta dalam operasi pasar...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka penembakan di Deliserdang; Medan siapkan HDI 2026; pasangan tewas dala...
Polrestabes Medan Tangkap 1.762 Pelaku Narkoba dan Sita 285 kg Sabu
Polrestabes Medan menangkap 1.762 tersangka Jan–Nov 2026 dan menyita 285 kg sabu, 167 kg ganja, serta puluha...
Pameran Pusaka Tradisi Medan 2026 Pamerkan Keris Presiden
Wali Kota Medan buka Pameran Pusaka Tradisi 2026, pamerkan keris Presiden dan fokus revitalisasi Istana Maim...
Bunda PAUD Julok Raih Juara I Apresiasi PAUD Provinsi Aceh
Raudhatul Jannah dari Julok meraih Juara I Apresiasi Bunda PAUD Provinsi Aceh di Hotel Rasamala Banda Aceh,...