Kemen HAM Perkuat Pencegahan TPPO lewat Vokasi di Sumba

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pemberdayaan vokasi di Pulau Sumba. Kunjungan kerja ke dua lembaga pendidikan vokasi berlangsung sebagai langkah konkret, dengan pemantauan lapangan yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM pada Jumat, 10 Juli 2026.

Tujuan kunjungan dan pihak terlibat

Kunjungan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tenaga ahli, dan tim teknis kementerian. Rombongan meninjau langsung pelaksanaan pelatihan untuk menilai efektivitas program vokasi dalam menekan kerentanan masyarakat terhadap sindikat perdagangan orang.

Apresiasi terhadap lembaga vokasi

Munafrizal Manan memberikan apresiasi terhadap peran yayasan vokasi yang sejak 2016 melatih kaum muda pada sektor pariwisata. Menurutnya, keterampilan membantu menurunkan risiko eksploitasi ekonomi dan sosial.

"Kami memberikan dukungan dan semangat kepada Sumba Hospitality Foundation yang telah berperan membekali masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang,"

Ragam pelatihan yang dipantau

Rombongan juga meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Don Bosco Sumba di Tambolaka. Pemantauan mencakup berbagai kelas kejuruan, dari teknik hingga keterampilan kreatif.

• Teknik sepeda motor
• Servis pendingin udara
• Tata rambut
• Pengelasan
• Komputer dan kelistrikan
• Pembuatan kerajinan bambu

Standar dan manfaat vokasi

Tenaga Ahli Menteri HAM, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan langkah strategis. Seluruh program di BLK dilaporkan terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, sehingga lulusan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui.

"Ketika anak-anak muda memiliki keterampilan, sertifikat kompetensi, dan akses terhadap dunia kerja yang layak, mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat sehingga tidak mudah menjadi sasaran sindikat perdagangan orang,"

Respons lokal dan kolaborasi

Direktur BLK Don Bosco Sumba, Ephrem Santos, menyambut baik perhatian kementerian dan menekankan pentingnya dukungan bersama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Kami percaya bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalan terbaik untuk membangun masa depan kaum muda. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kami ingin terus memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari seluruh Pulau Sumba untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih bermartabat,"

Kunjungan ini juga menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan program Zero TPPO di Nusa Tenggara Timur, melibatkan Kepolisian Daerah NTT dan pemerintah daerah. Model vokasi yang dipantau dinilai sebagai praktik baik untuk menciptakan kesempatan kerja aman dan bermartabat bagi generasi muda.