Prabowo Targetkan Tutup 800 BUMN Tak Efisien hingga 2026

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penutupan ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan merugi. Pengumuman disampaikan saat peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 10 Juli 2026. Ia menegaskan target penertiban mencapai 800 BUMN pada Desember 2026, dengan langkah awal menutup 250 perusahaan pada akhir Juli.

Target waktu dan jumlah perusahaan

Prabowo menyebutkan pemerintah akan menutup 250 BUMN pada akhir Juli dan melanjutkan hingga total 800 BUMN yang dianggap tidak efisien ditutup pada Desember 2026. Pernyataan itu disampaikan langsung saat acara peresmian, sebagai bagian dari upaya menata ulang aset negara.

“Nanti akhir Juli ini, akan ada 250 BUMN kita tutup. Desember 2026, akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien dan rugi terus,”

Temuan jumlah dan langkah awal

Presiden mengungkapkan temuan awal menunjukkan jumlah BUMN lebih banyak dari perkiraan. Ia mengaku terkejut menemukan angka mencapai 1.077 BUMN, termasuk anak perusahaan yang tersebar. Sebelumnya, pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang bermasalah.

“Dulu waktu saya dilantik jadi Presiden RI, minggu-minggu pertama saya kaget dan tidak pernah tau. Begitu saya dilantik, ada 1.077, itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu dan cicit perusahaan,”

Dampak penertiban dan penghematan

Pemerintah mengklaim penertiban memberikan hasil konkret, antara lain penghematan anggaran negara dan perbaikan kinerja perusahaan pelat merah. Prabowo menyoroti pengurangan beban overhead dari gaji direksi sebagai salah satu sumber penghematan.

“Dari gaji direksi saja, overhead-nya mendekati Rp70 triliun, sudah kita hemat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,”

Ia juga menegaskan komitmen membasmi praktik korupsi yang telah berlangsung puluhan tahun di beberapa BUMN. Menurutnya, penertiban bertujuan memastikan perusahaan pelat merah kembali memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Prospek dan implikasi

Langkah penutupan BUMN skala besar berpotensi menghemat anggaran negara dan meningkatkan efisiensi. Namun, proses itu juga menuntut pengelolaan agar tidak mengganggu layanan publik dan menjaga kepastian bagi tenaga kerja. Pemerintah menyatakan akan melanjutkan evaluasi dan penataan untuk mencapai target yang diumumkan.