DPR Minta Transparansi Rp2,34 T untuk 7.952 Hunian Pascabencana

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti rencana pembangunan hunian pascabencana oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah menganggarkan Rp2,34 triliun untuk membangun 7.952 unit hunian bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.

Permintaan keterbukaan penggunaan anggaran

Mori meminta pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran tersebut kepada DPR. Ia menilai angka yang besar memerlukan penjelasan agar alokasi tepat sasaran dan efektif.

Kami tentunya ingin ada penjelasan terkait anggaran Rp2,34 triliun ini. Transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah

Desakan transparansi diarahkan agar proses pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel. DPR ingin mengetahui skema pembiayaan, timeline pelaksanaan, dan kriteria penerima manfaat.

Korban kebakaran diminta masuk skema bantuan

Selain korban bencana alam, Mori mendorong agar pemerintah mempertimbangkan korban kebakaran di permukiman padat. Ia menilai banyak warga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran namun belum mendapat akses program perumahan negara.

Kebakaran di kawasan padat penduduk sering kali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat kecil. Namun belum seluruhnya mendapat perlindungan program bantuan perumahan

Ia mencontohkan kasus kebakaran di kampung yang membuat masyarakat kecil kehilangan rumah. Mori mengusulkan Kementerian PKP mencari skema pendanaan khusus agar korban kebakaran dapat memperoleh bantuan yang setara dengan korban bencana lain.

Kalau rumah di kampung kebakaran itu bukan rumah-rumah mewah, pasti masyarakat kecil. Untuk itu, Kementerian PKP perlu mencari skema pendanaan agar korban kebakaran juga bisa memperoleh bantuan sebagaimana korban bencana lainnya

Progres rehabilitasi dan rekonstruksi

Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipercepat setelah masa tanggap darurat dan transisi dianggap berjalan baik. Menteri Dalam Negeri menyebut penanganan kini memasuki tahap pemulihan permanen melalui program rehab-rekon.

Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga

Sejak pembentukan tim koordinasi pada 24 Januari, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bergerak mempercepat pemulihan. Layanan dasar seperti listrik, BBM, internet, dan fasilitas kesehatan sudah banyak yang pulih. Namun akses masih terhambat di beberapa lokasi terpencil dan longsor, terutama di Aceh Tengah.

Untuk infrastruktur nasional, jalan dan beberapa jembatan sudah kembali terhubung, meski beberapa masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Di sektor pendidikan, sebagian besar dari 4.922 sekolah terdampak telah kembali beroperasi, namun beberapa masih memakai ruang darurat atau menumpang sambil menunggu relokasi.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Mori menekankan bahwa keberhasilan program perumahan butuh lebih dari pembangunan fisik. Regulasi, skema pembiayaan, dan kolaborasi antarinstansi harus diperkuat agar anggaran besar seperti Rp2,34 triliun memberi manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak.

Permintaan DPR akan rincian anggaran membuka ruang bagi pengawasan legislatif terhadap langkah pemerintah. Ke depan, kepastian kriteria penerima, transparansi penggunaan dana, dan solusi untuk korban kebakaran menjadi poin penting dalam proses pemulihan.