Purbaya: Pemerintah Kecualikan Empat Negara dari Aturan DHE SDA
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mengecualikan empat negara dari kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Pernyataan disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Pengecualian empat negara
Purbaya menyebut dua negara yang termasuk pengecualian yaitu Amerika Serikat dan China. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menyebut dua negara lain.
"Ada empat negara, tapi nanti biar Pak Airlangga yang mengumumkan. Amerika Serikat, satu lagi Cina,"
"Yang lain apa lagi, saya lupa. Nanti biar Pak Airlangga saja yang keluarkan,"
Alasan pemberian pengecualian
Purbaya menjelaskan pengecualian diberikan karena adanya perjanjian bilateral dan besarnya investasi dari negara-negara tersebut. Ia menekankan pengecualian tidak dibuat sembarangan.
"Banknya eksis di sini sudah cukup lama, pada dasarnya kita ditujukan untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri yang punya uang banyak di bank sini. Kemudian, uangnya taruh di luar negeri, itu kan utamanya itu targetnya,"
Menurutnya, aturan DHE terutama ditujukan kepada perusahaan dalam negeri yang menempatkan uang di luar negeri. Purbaya juga menegaskan batasan berlaku untuk perusahaan asing yang merupakan penanaman modal asing (FDI) dengan kepemilikan asing di atas 10 persen.
"Jadi bukan perusahaan asing yang operasi. Berarti itu berlaku untuk perusahaan asing yang diantar sebagai FDI yang share-nya di atas 10% asingnya ya,"
Skema DHE dan evaluasi pelaksanaan
Pemerintah telah meluncurkan kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor SDA melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pelaksanaan kebijakan ini sudah diberlakukan sejak 1 Juni 2026.
Mengenai evaluasi pelaksanaan, Purbaya merujuk kepada pernyataan Menko Perekonomian yang menyebut peninjauan akan dilakukan pada pertengahan September.
"Nanti dievaluasi pertengahan September," kata Menteri Airlangga.
Implikasi dan langkah ke depan
Pengecualian ini menunjukkan pemerintah menimbang aspek diplomasi ekonomi dan investasi dalam implementasi kebijakan DHE. Keputusan selanjutnya menunggu penjelasan resmi Menko Perekonomian terkait daftar lengkap negara pengecualian dan mekanisme teknisnya.
Pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan melalui DSI dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...