P2MI Gandeng Kemenkum dan Kemen PPPA Perkuat Perlindungan PMI
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menteri P2MI Mukhtarudin dalam konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Sinergi antarkementerian ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan dari hulu sampai hilir dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Isi kerjasama dan fokus utama
Kerja sama ini menitikberatkan pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan penguatan akses perlindungan hukum bagi pekerja migran. Menurut Mukhtarudin, langkah lintas sektor diperlukan agar penanganan masalah PMI lebih komprehensif dan efektif.
"Kami harus memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia, baik sebelum berangkat, saat bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. Perlindungan itu harus dilakukan dari hulu sampai hilir,"
— Mukhtarudin, Menteri P2MI
Rangka kerja dan langkah operasional
Kolaborasi akan mencakup koordinasi layanan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta program pencegahan melalui edukasi calon PMI dan keluarga mereka. P2MI menyatakan akan menyusun mekanisme rujukan antar kementerian untuk mempercepat penanganan kasus dan pemulangan apabila diperlukan.
Manfaat yang diharapkan
Sinergi ini diharapkan menghasilkan beberapa manfaat konkrit, antara lain:
- Peningkatan perlindungan hukum bagi PMI korban pelanggaran atau tindak pidana;
- Percepatan penanganan kasus perdagangan orang melalui kerja sama aparat;
- Peningkatan pencegahan lewat literasi dan program pemberdayaan calon PMI;
- Reformasi tata kelola pelindungan PMI untuk efektivitas layanan.
Pernyataan penutup dan harapan pemerintah
Mukhtarudin menegaskan bahwa perlindungan PMI tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. Untuk itu, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan yang berkelanjutan.
"Untuk melakukan perlindungan dari hulu sampai hilir, ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian P2MI. Karena itu, kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Kementerian PPPA,"
— Mukhtarudin, Menteri P2MI
Di akhir pernyataannya Mukhtarudin berharap kolaborasi ini bisa menjawab persoalan pekerja migran sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan akses keadilan bagi PMI.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan nota kesepahaman teknis dan pembentukan tim koordinasi untuk implementasi program bersama.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...