PERSAGI: Standar Bahan Baku Kunci Keberhasilan Program MBG
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar bahan baku dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan pada 23 Juli 2026 saat diskusi di Jakarta sebagai respons terhadap penerapan MBG secara nasional. PERSAGI menilai kualitas bahan pangan menentukan manfaat gizi yang diterima masyarakat, terutama kelompok rentan.
Standar bahan baku dan fokus penerima
Ketua Umum PERSAGI, Doddy Izwardy, menegaskan standar bahan baku jadi penentu langsung kecukupan gizi program. Ia menyoroti pentingnya menargetkan penerima yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Tata kelola yang dibangun selama 10 tahun mencegah stunting itu dengan intervensi sudah terbangun dari nasional sampai daerah. Jadi tinggal masukkan saja bagaimana pemenuhan gizinya,"
Doddy menekankan pemenuhan gizi harus memprioritaskan bumil, busui, balita, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ia juga menyebut jaringan Posyandu dan puskesmas sebagai infrastruktur penting untuk distribusi dan pemantauan.
Kebutuhan lokal dan peran ahli gizi
PERSAGI mengingatkan bahwa kondisi geografis Indonesia berbeda-beda sehingga menu MBG tidak bisa seragam. Penggunaan bahan pangan lokal yang sesuai potensi daerah diperlukan untuk menjaga kualitas gizi.
"Emang harus kembali lagi ke program 3B ini, bumil, busui, dan balita, dan daerah 3T. Kunci yang dibangun selama ini kan di Posyandu ya, di situ sudah kuat sebenarnya,"
Selain itu, Doddy meminta keterlibatan ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran pengawas gizi dipandang penting untuk memastikan bahan pangan aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan lokal.
"Yang paling penting itu adalah pengambilan keputusannya harus benar-benar destruktif. BGN punya core wheel sampai ke SPPG, tinggal bagaimana kecukupan gizinya,"
Dukungan pemerintah dan koordinasi lintas sektor
Pemerintah pusat memberi sinyal dukungan penuh terhadap MBG. Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait ikut serta mendukung pelaksanaan program tersebut.
"Presiden mengarahkan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung serta membantu BGN dalam menyukseskan program MBG. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan,"
BGN menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana. Fokusnya pada tata kelola, koordinasi lapangan, pengawasan, serta penyelesaian tantangan implementasi.
Dengan penekanan pada standar bahan baku, peran ahli gizi, dan sinergi lintas sektor, diharapkan MBG dapat meningkatkan kualitas gizi sasaran dan mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia menuju tujuan jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPR Dukung Pelarangan Vape jika Disalahgunakan untuk Narkoba
DPR mendukung pelarangan vape jika produk itu digunakan sebagai pintu masuk narkoba; pemerintah minta pengaw...
PPATK: Perputaran Dana Judi Online Rp40,3 Triliun Triwulan I 2026
PPATK: perputaran dana judi online mencapai Rp40,3 triliun pada Triwulan I 2026; QRIS makin dominan dan modu...
Polri dan Kemnaker Selesaikan Sengketa PHK 134 Pekerja, Bayar Rp12,7 Miliar
Desk Ketenagakerjaan Polri dan Kemnaker menyelesaikan sengketa PHK 134 pekerja PT Amos Indah Indonesia denga...
Prabowo: Gagasan Bukan Baru, Intinya Tegakkan UUD 1945
Presiden Prabowo menegaskan gagasannya adalah menegakkan UUD 1945, terutama Pasal 33 dan 34, saat berpidato...
Prabowo: Gagasannya Bukan Baru, Tujuan Tegakkan UUD 1945
Presiden Prabowo menyatakan gagasannya bukan baru; ia menegaskan ingin menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 d...
Perpres Tata Kelola Kopdes Dikebut, Rampung Pekan Ini
Pemerintah menargetkan Perpres tata kelola Kopdes rampung pekan ini untuk mempercepat operasional Koperasi D...