BPKS Dorong Transformasi Sabang Jadi Pusat Maritim & Pariwisata

Iskandar Zulkarnaen, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), menegaskan komitmen mempercepat transformasi Sabang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata internasional. Penyampaian itu berlangsung saat pemaparan dan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Aceh pada Kamis, 18 Juni 2026.

Komitmen BPKS dan tujuan transformasi

BPKS mengubah fokus pembangunan Sabang dari sekadar penyediaan infrastruktur dasar menjadi pengembangan kawasan ekonomi yang kompetitif, terintegrasi, dan berwawasan kemaritiman. Targetnya adalah meningkatkan konektivitas global dan menciptakan ekosistem maritim berkelas internasional.

Partisipasi pemerintah dan rombongan DPR

Rapat dihadiri perwakilan Pemerintah Aceh, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam sebagai anggota Dewan Kawasan Sabang, serta rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik. Beberapa anggota Komisi VI yang hadir antara lain Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, Hj. Dewi Juliani, Ahmad Labib, Randi Zulmariadi, dan Ida Fauziyah.

Profil investasi dan arah pengembangan

BPKS mencatat selama lima tahun terakhir struktur investasi di KPBPB Sabang masih didominasi sektor pariwisata dengan kontribusi mencapai 82 persen. Fase pengembangan berikutnya diarahkan pada pembentukan ekosistem Marine Hub, yang mencakup shorebase, pusat logistik, layanan bunkering, industri maritim, serta pengembangan pariwisata khusus.

Peluang kerja sama internasional

Sabang mulai menarik minat investor asing. Peluang yang sedang berkembang meliputi ketertarikan India untuk pengembangan pelabuhan transshipment, minat investor Selandia Baru terhadap kawasan perdagangan bebas, serta penguatan peran Pelabuhan Sabang dalam mendukung sektor migas.

Dampak ekonomi dan tenaga kerja

Setelah perlambatan pada masa pandemi, penyerapan tenaga kerja di Sabang menunjukkan pemulihan sejak 2022. Pada 2025 jumlah tenaga kerja lokal yang terserap tercatat lebih dari 22 ribu orang, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,67 persen.

Tantangan infrastruktur dan kebutuhan pendanaan

Meski ada kemajuan, BPKS mencatat beberapa tantangan utama: keterbatasan infrastruktur strategis dan menurunnya dukungan anggaran pembangunan kawasan. Perlambatan kunjungan wisatawan dalam dua tahun terakhir juga menandakan perlunya percepatan pembangunan pelabuhan, terminal kapal pesiar, marina, dan fasilitas wisata berstandar internasional.

Agenda prioritas RPJMN dan sumber pembiayaan

Sabang kini menjadi salah satu kawasan prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Agenda besar yang direncanakan antara lain:

• Pengembangan Sabang Integrated Special Tourism Zone
• Penguatan pelabuhan dan revitalisasi kawasan kota tua
• Pembangunan pusat riset maritim internasional
• Penguatan industri transportasi laut

BPKS menjajaki berbagai alternatif pembiayaan, seperti pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), kolaborasi dengan BUMN, optimalisasi instrumen pembiayaan strategis nasional, serta pembukaan ruang investasi bagi swasta dan investor global.

Dukungan yang diminta ke DPR

BPKS berharap Komisi VI DPR RI memberikan dukungan berupa penguatan alokasi anggaran 2027–2029, dukungan pembiayaan pembangunan kawasan, percepatan koridor pariwisata dan industri maritim, serta penguatan sektor energi dan utilitas.

BPKS menilai percepatan investasi, penguatan infrastruktur, dan perluasan insentif kawasan akan menjadi fondasi memperkuat peran Sabang sebagai gerbang maritim Indonesia di Samudra Hindia dan Selat Malaka serta sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia.