Sumut dan DPRD Tinjau Samsat Binjai untuk Kejar Target PAD 2026
Binjai, 6 Juli 2026 — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut meninjau UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai untuk mengevaluasi capaian dan kendala optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meninjau serapan anggaran 2025.
Kunjungan reses Tahun Sidang II 2025-2026 ini dihadiri tim DPRD dan didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Harahap. Tim fokus pada realisasi pajak kendaraan dan strategi percepatan penerimaan PAD.
Capaian realisasi pajak sampai 30 Juni 2026
Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, memaparkan wilayah kerja yang mencakup 13 kecamatan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, dengan total 142 desa/kelurahan. Berikut data realisasi:
| Jenis Pajak | Realisasi (%) | Nominal | Target |
|---|---|---|---|
| PKB | 34,93% | Rp22,42 miliar | Rp64,20 miliar |
| BBNKB | 39,72% | Rp16,00 miliar | Rp40,20 miliar |
| PAP | 108,5% | Melampaui target tahunan | - |
Arief menegaskan secara nominal realisasi PKB naik dibanding periode sama 2025 (Rp21,8 miliar). Namun persentase terlihat kecil karena kenaikan target sebesar sekitar Rp4 miliar tahun ini.
Program percepatan pencapaian target
Untuk mengejar target triwulan II sebesar 40%, Samsat Binjai menjalankan beberapa program intensif. Program ditujukan untuk memudahkan wajib pajak dan menagih tunggakan besar.
- Samsat Malam (Senin–Sabtu, 16.30–21.00 WIB) yang sejak April menghasilkan Rp474 juta dari 674 kendaraan.
- Samsat Minggu dan Samsat Masuk Pekan di Lapangan Merdeka Binjai dan wilayah Langkat.
- Mandiri Tutup Pintu — penagihan langsung ke wajib pajak dengan tunggakan di atas Rp200 juta.
Rekomendasi DPRD untuk menguatkan PAD
Anggota DPRD Sumut memberi sejumlah rekomendasi teknis dan kebijakan untuk memperkuat penerimaan. Rekomendasi itu meliputi transparansi data, penegakan fiskal, dan perbaikan layanan.
- Transparansi data tunggakan pajak kendaraan dinas pemerintah daerah sebagai teladan publik.
- Pemanfaatan influencer lokal Binjai-Langkat untuk sosialisasi kepatuhan pajak.
- Penegasan bahwa invoice barang bekas tetap sah sebagai dasar kepemilikan alat berat untuk mengatasi kendala penetapan NJAB.
- Pendataan lebih ketat terhadap alat berat cadangan di pabrik kelapa sawit (PKS).
- Koordinasi lintas sektor agar perusahaan pengguna Pajak Air Permukaan (PAP) tanpa izin PTSP tetap dikenakan pajak.
- Perbaikan segera meteran air rusak agar perhitungan pajak akurat.
Ajie Karim, Ketua Tim Reses Dapil XII (Binjai-Langkat) dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD.
Tindak lanjut dan implikasi
Tim Reses DPRD Sumut menyatakan akan membawa temuan dan rekomendasi ke kepala daerah serta instansi terkait. Fokusnya adalah menyinkronkan data kendaraan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan mempercepat pelayanan perizinan melalui DPMPTSP.
Langkah tersebut diharapkan memperbaiki basis data pajak dan mempercepat realisasi PAD sehingga target 2026 dapat tercapai lebih optimal.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...