Nasional

DPR Usulkan Telur Bebek Masuk Menu MBG untuk Dukung Peternak

Bagikan:
Ilustrasi telur bebek dalam keranjang di peternakan

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mengusulkan penggunaan telur bebek dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas sumber protein dan membantu peternak yang mengalami tekanan usaha. Usulan disampaikan di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026, kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Usulan penerapan di program MBG

Achmad menilai nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG tidak membatasi jenis telur yang digunakan. Oleh karena itu, ia meminta BGN mempertimbangkan telur bebek sebagai alternatif selain telur ayam.

"Yang saya tahu di nomenklatur BGN Republik Indonesia kebutuhan protein itu disebutnya diantaranya telur, daging. Telurnya telur apa tidak disebut, karena itu mungkin perlu semacam keanekaragaman di samping telur ayam juga ada pilihan telur bebek," ujar Achmad.

Alasan gizi dan diversifikasi menu

Menurut Achmad, telur bebek memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Penggunaan telur bebek dinilai dapat meningkatkan variasi menu bergizi pada program MBG.

Pengayaan sumber protein di sekolah dan fasilitas publik diharapkan memberi manfaat gizi langsung bagi penerima program. Selain itu, diversifikasi dapat menambah pilihan bagi pihak yang mengelola pengadaan makanan.

Dukungan untuk peternak bebek

Usulan ini juga dimaksudkan untuk mendorong penyerapan hasil produksi peternak bebek nasional. Achmad menyebut banyak peternak tengah menghadapi kerugian akibat tingginya biaya produksi.

"Sebagai anggota banggar, saya pikir kenapa tidak ada subsidi untuk pakan untuk peternak. Karena terus terang bahwa hadirnya negara ini kan filosofisnya untuk melindungi warganya," ujarnya.

Ia membandingkan kondisi sektor peternakan dengan sektor pertanian yang menerima subsidi pupuk dalam APBN 2025. Achmad meminta agar negara hadir melalui intervensi anggaran untuk memberikan perlindungan bagi peternak.

Langkah selanjutnya dan implikasi

Badan Gizi Nasional diminta menelaah perubahan nomenklatur atau pedoman pengadaan bahan baku MBG bila diperlukan. Jika diadopsi, kebijakan ini bisa mendorong stabilitas harga telur bebek dan memperkuat rantai pasok lokal.

Namun, perubahan kebijakan memerlukan kajian teknis terkait logistik, keamanan pangan, dan biaya. Keputusan akhir akan menentukan sejauh mana program MBG mampu menggabungkan tujuan gizi publik dan dukungan ekonomi bagi peternak.

J
Penulis
John Doe

No bio yet 😊

Berita Terkait