DPR Usulkan Telur Bebek Masuk Menu MBG untuk Dukung Peternak
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, mengusulkan penggunaan telur bebek dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas sumber protein dan membantu peternak yang mengalami tekanan usaha. Usulan disampaikan di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026, kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Usulan penerapan di program MBG
Achmad menilai nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG tidak membatasi jenis telur yang digunakan. Oleh karena itu, ia meminta BGN mempertimbangkan telur bebek sebagai alternatif selain telur ayam.
"Yang saya tahu di nomenklatur BGN Republik Indonesia kebutuhan protein itu disebutnya diantaranya telur, daging. Telurnya telur apa tidak disebut, karena itu mungkin perlu semacam keanekaragaman di samping telur ayam juga ada pilihan telur bebek," ujar Achmad.
Alasan gizi dan diversifikasi menu
Menurut Achmad, telur bebek memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Penggunaan telur bebek dinilai dapat meningkatkan variasi menu bergizi pada program MBG.
Pengayaan sumber protein di sekolah dan fasilitas publik diharapkan memberi manfaat gizi langsung bagi penerima program. Selain itu, diversifikasi dapat menambah pilihan bagi pihak yang mengelola pengadaan makanan.
Dukungan untuk peternak bebek
Usulan ini juga dimaksudkan untuk mendorong penyerapan hasil produksi peternak bebek nasional. Achmad menyebut banyak peternak tengah menghadapi kerugian akibat tingginya biaya produksi.
"Sebagai anggota banggar, saya pikir kenapa tidak ada subsidi untuk pakan untuk peternak. Karena terus terang bahwa hadirnya negara ini kan filosofisnya untuk melindungi warganya," ujarnya.
Ia membandingkan kondisi sektor peternakan dengan sektor pertanian yang menerima subsidi pupuk dalam APBN 2025. Achmad meminta agar negara hadir melalui intervensi anggaran untuk memberikan perlindungan bagi peternak.
Langkah selanjutnya dan implikasi
Badan Gizi Nasional diminta menelaah perubahan nomenklatur atau pedoman pengadaan bahan baku MBG bila diperlukan. Jika diadopsi, kebijakan ini bisa mendorong stabilitas harga telur bebek dan memperkuat rantai pasok lokal.
Namun, perubahan kebijakan memerlukan kajian teknis terkait logistik, keamanan pangan, dan biaya. Keputusan akhir akan menentukan sejauh mana program MBG mampu menggabungkan tujuan gizi publik dan dukungan ekonomi bagi peternak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
UMN Latih Wirausaha Muda Sablon di Curug Sangereng
UMN melatih 23 anggota Karang Taruna Desa Curug Sangereng dalam sablon manual dan desain digital berbasis AI...
UMN Dorong Kemandirian Ekonomi Desa Serdang Wetan Lewat Program PDB
UMN menggelar Program PDB di Desa Serdang Wetan Agustus 2026 untuk memperkuat produksi, manajemen, dan pemas...
Kebakaran Pabrik ATK di Bekasi Utara Berhasil Dipadamkan
Kebakaran pabrik ATK di Kaliabang, Bekasi Utara pada 17 Agustus 2026 berhasil dipadamkan; 10 mobil damkar di...
Bulog Pastikan Stok Pangan NTT Aman, Siapkan 20 Ton Beras per Kabupaten
Bulog pastikan stok beras 35–37 ribu ton di NTT; setiap kabupaten diminta sediakan 20 ton beras dan 1.000 li...
Sandri Apresiasi Respons Cepat Polri Tangani Gempa NTT
Sandri memuji respons cepat Polri setelah gempa magnitudo 7,7 di NTT; 845 personel dan logistik dikerahkan u...
Granat Tangan Diduga Buatan Inggris Ditemukan di Bekasi
Granat tangan diduga buatan Inggris ditemukan di Bekasi pada 17 Agustus 2026; tim jibom evakuasi ke Markas G...