Pemko Medan Perluas Program Tebus Ijazah ke Madrasah Kemenag
Pemko Medan memperluas Program Tebus Ijazah tahun anggaran ini dengan memasukkan madrasah di bawah Kementerian Agama. Pengumuman dilakukan oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Prayogi, Kamis (11/6) di SMPN 1 Medan. Tujuan program adalah melunasi tunggakan biaya sehingga ijazah siswa SD dan SMP yang tertahan dapat segera diterbitkan.
Perluasan sasaran dan kuota
Program yang diluncurkan tahun lalu oleh Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas sebelumnya menyasar sekolah swasta di bawah binaan Dinas Pendidikan. Tahun ini cakupan diperluas mencakup Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), setara SD dan SMP. Perluasan dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi warga yang menyekolahkan anaknya di madrasah swasta.
Sebagai tambahan, kuota penerima manfaat ditingkatkan. "Dari sekitar 360 penerima tuntas pada pelaksanaan sebelumnya, tahun ini dialokasikan menjadi 500 penerima manfaat," kata Prayogi saat menjelaskan kenaikan tersebut.
Syarat utama penerima
Ada persyaratan utama yang harus dipenuhi penerima manfaat. Penerima wajib berstatus warga Kota Medan dan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti. Warga di luar Kota Medan belum dapat diakomodasi dalam program ini.
Mekanisme pendataan dan verifikasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan mekanisme pendataan berlapis untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Langkah pertama adalah pemetaan sekolah swasta yang mengalami kasus penahanan ijazah.
- Sekolah mengusulkan nama siswa yang memenuhi kriteria.
- Usulan diverifikasi dengan menyandingkan data ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Dinas Sosial.
- Siswa yang masuk kategori prioritas dalam DTSEN diproses langsung.
Untuk kondisi khusus, misalnya penurunan ekonomi mendadak yang belum tercatat di DTSEN, tim melakukan klarifikasi lapangan. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta kelurahan atau kecamatan setempat guna memastikan kelayakan secara objektif.
Proses penyelesaian tunggakan dan penyerahan ijazah
Bagi siswa yang lolos verifikasi, seluruh tunggakan biaya pendidikan akan diselesaikan langsung oleh Pemko Medan kepada pihak yayasan atau pengelola sekolah. Setelah pembayaran tuntas, ijazah dapat segera diserahkan kepada siswa atau mantan siswa yang bersangkutan.
Perluasan ini diharapkan mempercepat penyelesaian kasus penahanan ijazah dan memperluas akses administratif bagi keluarga kurang mampu di Medan. Pemko berencana meninjau pelaksanaan program secara berkala untuk memastikan target dan penerima sesuai kriteria.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...
Sumut Lepas 15 Peserta Kontingen OMI 2026 ke Jakarta
Kemenag Sumut melepas 15 peserta kontingen OMI 2026 di Kualanamu; rombongan berangkat ke Jakarta pada 22 Nov...
2.429 Warga Kuta Alam Terima Banpang Okt–Des 2026
2.429 warga Kuta Alam menerima 72.870 kg beras Banpang (Okt–Des 2026), disalurkan 17–19 Nov 2026 untuk merin...