Pemko Banda Aceh Copot Sementara Kepala Inspektorat FD
BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh memberhentikan sementara Kepala Inspektorat berinisial FD (58) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran syariat Islam dan disangka melakukan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Keputusan itu diambil menyusul pemeriksaan oleh penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) pada Selasa (18/8).
Keputusan pemberhentian dan penunjukan Plh
Pemberhentian sementara dituangkan dalam Surat Wali Kota Banda Aceh Nomor 800.1.6.2.114-8-2026. Pemko juga menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala Inspektorat untuk menjaga kelancaran pelayanan pemerintahan selama FD menjalani proses hukum dan pemeriksaan kepegawaian.
Pemeriksaan kepegawaian dan pembentukan tim
Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan langkah administratif diambil karena adanya dugaan pelanggaran disiplin berat ASN. Pemeriksaan kepegawaian akan dilakukan setelah proses hukum berjalan, dan tim pemeriksa yang diketuai Sekda Kota Banda Aceh telah dibentuk untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“Dari sisi kepegawaian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpol PP-WH dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai PP 94 Tahun 2021, yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya,”
Pemko juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sanksi kepegawaian dan proses hukum
Emila menegaskan pemberhentian sementara bukanlah sanksi akhir. Ada beberapa opsi sanksi kepegawaian yang dapat diterapkan jika hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran disiplin berat, namun keputusan akhir menunggu hasil penyidikan dan pemeriksaan internal.
“Untuk penetapan kepegawaian selanjutnya tentunya kita menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik lebih lanjut,”
Komitmen penegakan syariat tanpa pandang jabatan
Asisten I Pemerintah Kota Banda Aceh, Bachtiar, menekankan kasus ini menunjukkan komitmen Pemko dalam penegakan syariat Islam tanpa membedakan status atau jabatan. Menurutnya, setiap pelanggaran syariat di wilayah Banda Aceh akan diproses sesuai ketentuan.
“Ini merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen yang tinggi dalam penegakan syariat Islam. Tidak ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah,”
Selain proses berdasarkan qanun jinayat, FD juga menjalani pemeriksaan terkait kode etik dan disiplin ASN. Pemko menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menentukan tindakan kepegawaian berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.
Catatan: Pemeriksaan dan proses administratif akan berlanjut hingga ada keputusan resmi dari penyidik dan tim pemeriksa kepegawaian.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polres Simalungun Tangkap Pelaku Pencurian di Kantor Dinas
Tim Jatanras Polres Simalungun menahan VKS (26) terkait pencurian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan; kerugian...
Tanam Padi Serentak di Langkat: Targetkan 10 Ribu Ha pada November 2026
Plt. Bupati Langkat lakukan tanam padi serentak 19 Nov; Langkat ditargetkan >10.000 ha dan Secanggang diproy...
Dinkes Medan Sosialisasikan Program Prioritas 2026 ke Media
Dinkes Medan sosialisasikan program prioritas 2026; CKG tercatat 16% (offline 30%) dan MBG jangkau 456.297 p...
Agus Salim Divonis 10 Tahun atas Penyerangan Anak Panah
PN Medan menjatuhkan vonis 10 tahun kepada Agus Salim atas penyerangan dengan anak panah yang menewaskan Mhd...
Bazar Kuliner "Anak Panah Bayar 2000" Digelar di Patumbak
Gereja Zaitun Rasuli Indonesia menggelar bazar kuliner "Anak Panah Bayar 2000" di Patumbak, menyediakan 2.00...
Wali Kota Medan Akan Panggil dan Evaluasi Dirut PUD Pasar
Wali Kota Medan akan memanggil dan mengevaluasi Dirut PUD Pasar menyusul unjuk rasa yang menyoroti kebijakan...