Pemko Tanjungbalai Perkuat Sinergi Turunkan Kemiskinan 2026

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 pada Kamis (29/10) di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota. Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina membuka rapat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menurunkan angka kemiskinan serta mencegah kemiskinan ekstrem.

Rakor, peserta, dan tujuan

Rapat dihadiri seluruh OPD Pemko, para asisten, staf ahli, camat, serta lembaga nonpemerintah dan swasta. Hadir pula perwakilan BPS, Bulog Divre Asahan, Baznas, BPJS Kesehatan, Kemenag, perbankan, PLN, BUMD, MUI, forum anak, dan lembaga lainnya. Tujuan utama rakor adalah menyinergikan program antar-institusi agar intervensi tepat sasaran.

Pernyataan pimpinan

Wakil Wali Kota yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan tugas satu perangkat daerah saja. Ia meminta data yang selalu diperbarui dan program yang menghasilkan kemandirian ekonomi keluarga.

Kemiskinan itu berlapis. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri.

Saya harap program-program yang dilaksanakan tidak hanya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga mampu membuat mereka mandiri dalam menopang perekonomian keluarga. Saya minta kolaborasi antar sektor benar-benar berjalan dengan baik sehingga bukan hanya penanggulangan, tetapi juga pengentasan kemiskinan dapat kita wujudkan.

Data dan indikator utama

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai tercatat 10,67% atau sekitar 20.020 jiwa, turun dari 11,97% pada tahun sebelumnya. Posisi ini menempatkan Tanjungbalai di peringkat ketujuh tertinggi di Sumatera Utara. Kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,49% atau sekitar 1.000 orang.

Fokus intervensi dan langkah kerja

Rakor membahas sembilan dimensi intervensi untuk menurunkan kemiskinan. Intervensi direncanakan berbasis data dan difokuskan untuk memperkuat jaring pengaman sosial serta mendorong peningkatan pendapatan keluarga.

• Infrastruktur
• Kesehatan
• Pendidikan
• Ketenagakerjaan
• Konsumsi
• Ekonomi
• Sosial
• Kewilayahan
• Perlindungan sosial dan pemberdayaan

Wakil Wali Kota meminta harmonisasi program antar OPD. Contohnya, program ketahanan pangan disinergikan antara Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan. Program bedah rumah dikaitkan dengan indikator penurunan kemiskinan. Bidang pendidikan diharapkan bersinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan.

Narasumber dan penutup

Rakor menghadirkan narasumber dari Bapperida Provinsi, tenaga ahli, Kepala BPS Tanjungbalai, dan Kepala Dinas Sosial. Diskusi dipandu moderator dengan pendampingan Kepala Bapperida Kota.

Pemko optimistis bahwa perencanaan berbasis data dan sinergi lintas sektor akan membuat penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai.