Lokal

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tanjungbalai 2026: Sinergi Lintas Sektor

Bagikan:
Wakil Wali Kota pimpin rakor penanggulangan kemiskinan di Tanjungbalai

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 pada Kamis (29/10) di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota. Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina membuka acara ini untuk memperkuat koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

Tujuan rakor dan peserta

Rakor ini diprakarsai oleh Bapperida Tanjungbalai dan melibatkan seluruh OPD, para asisten, staf ahli, camat, serta lembaga nonpemerintah dan swasta. Hadir pula BPS, Bulog Divre Asahan, Baznas, BPJS Kesehatan, Kemenag, perbankan, PLN, BUMD, MUI, forum anak, dan lembaga terkait lainnya.

  • OPD dan pimpinan daerah
  • BPS dan Bulog Divre Asahan
  • Baznas, BPJS Kesehatan, Kemenag
  • Perbankan, PLN, BUMD, MUI, forum anak

Pesan utama pimpinan

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan tugas satu instansi saja. Ia meminta data yang valid dan program yang terintegrasi agar intervensi tepat sasaran.

"Kemiskinan itu berlapis. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,"

"Saya harap data yang kita miliki selalu terbarui baik data internal atau menggunakan data statistik sehingga progres yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Saya juga berharap program-program yang dilaksanakan tidak hanya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga mampu membuat mereka mandiri dalam menopang perekonomian keluarga. Saya minta kolaborasi antar sektor benar-benar berjalan dengan baik sehingga bukan hanya penanggulangan, tetapi juga pengentasan kemiskinan dapat kita wujudkan," tegasnya.

Data capaian dan tantangan

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai tercatat 10,67% atau sekitar 20.020 jiwa, turun dari sebelumnya 11,97%. Kota ini menempati peringkat ketujuh tertinggi di Sumatera Utara. Kemiskinan ekstrem tercatat 0,49% atau sekitar 1.000 penduduk.

Sektor lain juga menunjukkan perbaikan: prevalensi stunting berhasil ditekan ke angka 4,5%, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 3,80% pada 2025. Namun Fadly mengingatkan bahwa serapan tenaga kerja masih banyak di sektor informal dan berpenghasilan rendah.

Strategi intervensi dan penajaman program

Pemerintah kota mendorong sinkronisasi program antar dinas untuk menghindari tumpang tindih. Contohnya, program ketahanan pangan disinergikan antara Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan; program bedah rumah dilinkkan dengan indikator pengentasan kemiskinan; sektor pendidikan diintegrasikan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan.

Selain itu, rakor membahas sejumlah dimensi intervensi meliputi bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, ekonomi, sosial, dan kewilayahan.

Narasumber dan penutup

Rakor menghadirkan narasumber dari Bapperida Provinsi Sumatera Utara Yanti Siska Oktavia, tenaga ahli Dr. Eriadi, Kepala BPS Tanjungbalai Nizaruddin, dan Kepala Dinas Sosial Zul Abdiman. Acara dimoderatori oleh Asisten Administrasi dan Umum Hamdani dengan pendampingan Kepala Bapperida Mariani.

Pemkot optimistis bahwa perencanaan berbasis data dan sinergi lintas sektor akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS yang berujung pada kehidupan lebih sejahtera bagi warga.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait