Ketua Komisi E: Negara Perkuat Subsidi Pendidikan di Jatim

SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, meminta negara memperkuat intervensi di sektor pendidikan melalui berbagai bentuk subsidi agar biaya tidak menghalangi anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan sekolah. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur menyimak Pidato Kenegaraan Presiden pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Kebutuhan subsidi dan perluasan akses

Untari menilai kemerdekaan harus diwujudkan sebagai kesempatan pendidikan yang merata. Ia menyoroti biaya pendidikan, termasuk di perguruan tinggi negeri (PTN), sebagai hambatan utama bagi keluarga miskin.

"Anak-anak kita banyak yang tidak bisa bayar karena PTN, ini perlu menjadi catatan. Subsidi pendidikan harus benar merata dan dirasakan bagi yang membutuhkan,"

Untuk itu, ia menekankan peran negara dalam mendesain subsidi yang tepat sasaran agar kemampuan ekonomi keluarga tidak menentukan akses pendidikan anak.

Penguatan Sekolah Rakyat dan kualitas pembelajaran

Selain ketersediaan biaya, Untari mendorong penguatan program Sekolah Rakyat sebagai jalur alternatif untuk menjangkau anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

"Sekolah Rakyat perlu mendapat dukungan. Anak-anak kita yang terpinggirkan dan tercecerkan sehingga bisa menikmati kesempatan bersekolah,"

Namun ia mengingatkan bahwa perluasan akses harus beriringan dengan peningkatan kualitas. Sekolah saja tidak cukup tanpa keterampilan yang relevan bagi dunia kerja.

"Selain memperluas akses pendidikan, yang perlu menjadi catatan kita adalah kualitas pendidikan itu juga,"

Keterkaitan dengan pengentasan kemiskinan

Untari juga mengaitkan kebijakan pendidikan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Ia menyebut masih ada 20,9 juta penduduk Jawa Timur yang masuk kategori desil 1–4 dan membutuhkan intervensi ekonomi.

"Jumlah desil 1-4 di Jawa Timur masih di 20,9 juta yang kita usaha masih terus berusaha untuk menyelesaikan,"

Menurutnya, bantuan sosial perlu dilengkapi dengan penguatan kapasitas ekonomi, misalnya pemberdayaan usaha mikro melalui pembiayaan berbunga rendah.

"Yang dibangun di Jatim itu mendorong ultra mikro, bunganya sangat kecil. Sehingga kita salah satunya melakukan suntikan modal untuk BUMD kredit,"

Rekomendasi kebijakan

Untari mengusulkan beberapa langkah agar tujuan tersebut tercapai:

• Menyalurkan subsidi pendidikan yang terarah bagi keluarga miskin dan rentan.
• Mendorong dan mendanai program Sekolah Rakyat untuk jangkauan lokal.
• Memperkuat kualitas kurikulum dan keterampilan kerja bagi lulusan.
• Mendukung ultra mikro dan usaha kecil dengan pembiayaan bunga rendah melalui BUMD.

Menurut Untari, pendidikan dan penguatan ekonomi saling terkait. Peningkatan akses pendidikan membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup, sementara dukungan ekonomi membantu keluarga mempertahankan kesempatan tersebut.

Pesan akhir

Di momen 81 tahun kemerdekaan, Untari mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan dan proyek fisik. Negara harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan hidup yang lebih sejahtera.