BSN: Hampir 10 Ribu SNI Aktif hingga Mei 2026

Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat 9.940 Standar Nasional Indonesia (SNI) aktif hingga akhir Mei 2026. Data ini disampaikan Plt. Kepala BSN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Tujuan peningkatan standar adalah memperkuat perlindungan konsumen dan daya saing produk dalam negeri.

Jumlah SNI dan capaian sertifikasi

Donny menyatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan penerapan standar nasional di berbagai sektor. Selain jumlah SNI aktif, BSN mencatat penerbitan lisensi tanda SNI sebanyak 568 dari target 1.000 lisensi.

“Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif. Kemudian penerbitan 568 lisensi tanda SNI dari target 1.000 lisensi,” kata Donny.

Distribusi SNI menurut sektor

Berdasarkan data BSN, sektor teknologi perekayasaan menjadi pemegang SNI terbanyak. Berikut rincian SNI aktif per sektor:

Donny menambahkan bahwa ketersediaan SNI kini mencakup sekitar 40% dari seluruh jenis produk yang beredar di Indonesia. Angka ini menurutnya masih akan terus ditingkatkan untuk memperluas perlindungan konsumen.

Dorongan sertifikasi untuk UMKM

Selain memperluas penerapan SNI, BSN menargetkan peningkatan sertifikasi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Donny menyatakan sertifikasi SNI penting untuk memperkuat daya saing produk UMKM di pasar domestik dan internasional.

“SNI seharusnya untuk perlindungan konsumen itu bisa diwajibkan. Agar masyarakat bisa memperoleh perlindungan yang lebih baik,” ujar Donny.

BSN bersama Komisi VII DPR RI menyepakati target peningkatan sertifikasi produk UMKM menjadi 1.050 produk per tahun. Langkah ini dimaksudkan membuka akses pasar dan meningkatkan kualitas produk UMKM.

Implikasi dan langkah ke depan

Peningkatan jumlah SNI dan target sertifikasi menunjukkan fokus kebijakan pada kualitas produk dan perlindungan konsumen. Ke depan, tantangan utama adalah mempercepat penerbitan lisensi tanda SNI dan memperluas adopsi standar di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM.