Barantin dan BPJPH Perkuat Sinergi Jelang Wajib Halal Oktober 2026

Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan BPJPH resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. Langkah ini dimaksudkan memperkuat pertukaran data dan koordinasi menjelang implementasi penuh kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026.

Ruang lingkup kerja sama

PKS mengatur penguatan koordinasi teknis, khususnya pertukaran data komoditas karantina secara rinci. Kesepakatan bertujuan memperjelas peran masing-masing lembaga dalam pengawasan produk hewan, ikan, dan tumbuhan serta aspek kehalalan produk.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang diteken pada 12 Mei 2026 dan diharapkan mempercepat proses pemeriksaan dan verifikasi menjelang pemberlakuan kewajiban halal.

Peran dan manfaat bagi perdagangan

Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menekankan bahwa sinergi antar-institusi penting bagi perlindungan masyarakat tanpa menghambat kelancaran perdagangan internasional.

"Barantin dan BPJPH memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuan kami sama, yaitu melindungi masyarakat. Barantin memastikan setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalulintaskan aman dari ancaman hama dan penyakit, sementara BPJPH memberikan kepastian terhadap aspek kehalalan produk. Sinergi ini akan menghadirkan perlindungan yang lebih utuh sekaligus memperkuat daya saing komoditas Indonesia,"

Menurut Karding, kolaborasi ini bukan sekadar penguatan administratif, tetapi bagian dari transformasi pelayanan publik yang terintegrasi. Tujuan jangka panjangnya adalah layanan pemerintahan yang lebih cepat, pasti, dan saling terhubung.

Implementasi awal: kasus impor dan pengawasan

Salah satu implementasi nyata kerja sama tercatat saat penanganan Meat Bone Meal asal Brasil yang mengandung unsur porcine. Kasus tersebut menjadi contoh bagaimana koordinasi teknis dan tukar informasi dapat mempercepat tindakan pengamanan.

Penguatan penegakan hukum dan pengawasan di lapangan

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk penegakan jaminan halal, termasuk prosedur pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.

"PKS, Kerja Sama ini, bahkan beliau menawarkan kita ada kantor, ada dua orang untuk di sana untuk sekaligus mengawasi. Ada barang, ambil sampel, bawa ke lab. Ada barang, ambil sampel, bawa ke lab, gitu. Itu tindakannya, preventifnya,"

Haikal menambahkan bahwa kerja sama juga mencakup penanganan pelanggaran serta penguatan penegakan hukum jaminan halal. Sinergi diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dengan PKS ini, kedua lembaga menargetkan prosedur pemeriksaan yang lebih terkoordinasi sehingga pelaku usaha memperoleh kemudahan layanan sementara konsumen menerima jaminan produk yang diawasi secara terpadu.