Nasional

Maruarar: Serapan Program Perumahan Sulsel Dinilai Baik

Bagikan:
Menteri PKP Maruarar Sirait saat evaluasi program perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Sulawesi Selatan menunjukkan serapan program perumahan yang baik setelah evaluasi nasional, Kamis, 17 September 2026, di Jakarta. Evaluasi dilakukan secara daring bersama empat gubernur dan jajaran Kementerian PKP untuk menilai program yang dibiayai APBN maupun non-APBN.

Hasil evaluasi dan cakupan program

Evaluasi melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung, serta Kepala Balai dan Satuan Kerja Kementerian PKP dari seluruh Indonesia. Pemeriksaan mencakup program berbasis APBN, seperti bedah rumah dan pembangunan rumah khusus di daerah terdampak bencana, serta program non-APBN, termasuk dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Menurut Maruarar, beberapa daerah menunjukkan penyerapan anggaran yang baik, dan Sulawesi Selatan termasuk daerah dengan capaian yang menonjol.

Kalau saya lihat tadi yang serapannya bagus, baik ya, di antaranya adalah Sulawesi Selatan baik. Itu yang kalau saya lihat sangat sangat baik

Faktor penentu pelaksanaan

Maruarar menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program perumahan di daerah. Ia menekankan perlunya peningkatan integritas, kompetensi, dan komunikasi antar Kepala Balai untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan.

Ya, pengetahuan yang sama, tugas yang sama, memang kualitas leadership itu memang tidak sama. Itu saya rasa juga harus kita bisa terima, tetapi juga kita terus tingkatkan supaya bisa makin meningkat

Dengan kata lain, kesamaan tugas tidak otomatis menjamin kualitas kepemimpinan yang seragam. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program.

Integritas dan langkah ke depan

Maruarar juga menegaskan bahwa integritas dan komitmen antikorupsi menjadi prioritas dalam seluruh program kementerian. Ia menyatakan sikap nol toleransi terhadap pelanggaran, sebagai upaya mempertahankan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program perumahan.

Saya pikir soal integritas, antikorupsi, itu adalah nomor satu. Ya, kita tidak ada toleransi terhadap itu

Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata. Pemerintah juga berupaya menyederhanakan aturan yang menghambat agar penyerapan program dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efisien.

Dengan langkah peningkatan kapasitas dan penyederhanaan regulasi, diharapkan serapan program di daerah-daerah lain dapat meningkat mengikuti capaian Sulawesi Selatan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait