Presiden Minta Rakyat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat mengisi sensus ekonomi 2026 secara jujur dan aktif mengajak orang lain untuk berpartisipasi. Permintaan disampaikan saat pidato RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di MPR/DPR Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) ini berlangsung hingga akhir Agustus 2026 dan melibatkan sekitar 251.000 petugas sensus.

Ajakan partisipasi dan jaminan penggunaan data

Presiden menekankan pentingnya kejujuran dalam pengisian formulir sensus. Dia meminta wakil rakyat dan seluruh warga untuk tidak hanya mengisi data, tetapi juga mengajak orang lain ikut serta.

"Saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya,"

Prabowo juga menegaskan bahwa data sensus tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, data ini akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan menyusun anggaran negara.

"Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan,"

Dampak terhadap APBN dan asumsi makroekonomi

Hasil sensus diharapkan memberi dasar yang lebih akurat bagi angka-angka makroekonomi dalam RAPBN 2027. Presiden menyebut asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 27.987 triliun. Dengan pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, diperkirakan defisit APBN mencapai 2,40 persen terhadap PDB.

Prabowo menambahkan bahwa jika PDB ternyata lebih besar dari asumsi, defisit bisa jauh lebih kecil. Karena itu, kualitas data BPS menjadi penentu penting bagi perencanaan fiskal.

Peran BPS dan cakupan sensus

BPS menjalankan sensus ekonomi sampai akhir Agustus 2026 dengan jangkauan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Sekitar 251.000 petugas bertugas mengumpulkan data aktivitas ekonomi, usaha, dan unit usaha di berbagai sektor.

Pentingnya pembaruan data untuk DTKS

Presiden menyoroti kebutuhan pembaruan data yang sudah lama tertunda. Ia menyampaikan laporan bahwa tidak ada pembaruan metode perhitungan atau re-basing selama lebih dari 10 tahun, sehingga sensus kini dianggap krusial untuk memperbarui Data Tunggal Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional (DTKS).

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan re-basing atau pembaruan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita, perlu kita pastikan berhasil,"

Dengan data yang lebih mutakhir, pemerintah berharap kebijakan sosial dan fiskal menjadi lebih tepat sasaran dan akurat.