Qodari: 3 Cara Pemerintah Membaca Opini Publik

Pemerintah menggabungkan survei, analisis media sosial, dan observasi lapangan untuk membaca opini publik secara komprehensif. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, saat tampil di Pro3 Siniar di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

Tiga pendekatan utama

Qodari memaparkan tiga pendekatan yang kerap dipakai pemerintah untuk mengetahui respons masyarakat. Ketiganya saling melengkapi dan diperlukan untuk menangkap dinamika yang berubah cepat.

• Survei — instrumen sistematis untuk mengukur pandangan dan sikap publik.
• Analisis media sosial — memantau percakapan daring yang menjadi sumber respons cepat masyarakat.
• Observasi lapangan — turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi nyata yang tak selalu tercermin dalam data.

“Kalau untuk opini publik itu namanya survei. Kalau untuk media sosial, terminologi yang sering dipakai itu analisis,”

Peran data agregat

Selain tiga pendekatan tersebut, Qodari menekankan pentingnya data agregat. Data dari Badan Pusat Statistik dan indikator ekonomi membantu memberikan konteks lebih luas untuk hasil survei dan analisis media sosial.

“Jadi saya baca hasil survei dan analisis. Kemudian sering turun ke daerah untuk mengontrol situasi dan kondisi di lapangan,”

Teknologi mengubah lanskap

Qodari mengatakan perkembangan teknologi memperkaya bahan yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Metode yang digunakan sebelum era media sosial kini dianggap tidak lagi cukup.

Dalam praktiknya, analisis percakapan di platform digital memberi informasi cepat tentang sentimen dan respons publik terhadap kebijakan atau peristiwa tertentu. Namun, Qodari mengingatkan bahwa data daring harus selalu diperbandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.

Sinergi sumber untuk gambaran utuh

Menurut Qodari, kombinasi survei, social media listening, dan observasi lapangan menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang opini publik. Ketiganya saling mengisi: survei memberi angka yang terukur, analisis daring menangkap tren percakapan, dan lapangan memastikan validitas temuan.

Pendekatan beragam itu memungkinkan pemerintah merespons isu publik dengan lebih tepat dan cepat. Langkah ini juga membantu mengidentifikasi masalah yang belum terlihat lewat data kuantitatif semata.

Penerapan metode terpadu dianggap penting untuk merancang kebijakan yang responsif dan berlandaskan bukti di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat.