Qodari: 3 Cara Pemerintah Membaca Opini Publik
Pemerintah menggabungkan survei, analisis media sosial, dan observasi lapangan untuk membaca opini publik secara komprehensif. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, saat tampil di Pro3 Siniar di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
Tiga pendekatan utama
Qodari memaparkan tiga pendekatan yang kerap dipakai pemerintah untuk mengetahui respons masyarakat. Ketiganya saling melengkapi dan diperlukan untuk menangkap dinamika yang berubah cepat.
- Survei — instrumen sistematis untuk mengukur pandangan dan sikap publik.
- Analisis media sosial — memantau percakapan daring yang menjadi sumber respons cepat masyarakat.
- Observasi lapangan — turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi nyata yang tak selalu tercermin dalam data.
“Kalau untuk opini publik itu namanya survei. Kalau untuk media sosial, terminologi yang sering dipakai itu analisis,”
Peran data agregat
Selain tiga pendekatan tersebut, Qodari menekankan pentingnya data agregat. Data dari Badan Pusat Statistik dan indikator ekonomi membantu memberikan konteks lebih luas untuk hasil survei dan analisis media sosial.
“Jadi saya baca hasil survei dan analisis. Kemudian sering turun ke daerah untuk mengontrol situasi dan kondisi di lapangan,”
Teknologi mengubah lanskap
Qodari mengatakan perkembangan teknologi memperkaya bahan yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Metode yang digunakan sebelum era media sosial kini dianggap tidak lagi cukup.
Dalam praktiknya, analisis percakapan di platform digital memberi informasi cepat tentang sentimen dan respons publik terhadap kebijakan atau peristiwa tertentu. Namun, Qodari mengingatkan bahwa data daring harus selalu diperbandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.
Sinergi sumber untuk gambaran utuh
Menurut Qodari, kombinasi survei, social media listening, dan observasi lapangan menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang opini publik. Ketiganya saling mengisi: survei memberi angka yang terukur, analisis daring menangkap tren percakapan, dan lapangan memastikan validitas temuan.
Pendekatan beragam itu memungkinkan pemerintah merespons isu publik dengan lebih tepat dan cepat. Langkah ini juga membantu mengidentifikasi masalah yang belum terlihat lewat data kuantitatif semata.
Penerapan metode terpadu dianggap penting untuk merancang kebijakan yang responsif dan berlandaskan bukti di tengah perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...