Qodari: Keseimbangan Visi Pemimpin dan Respons Publik Penting
Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menegaskan pentingnya menyeimbangkan visi pemimpin dengan respons publik agar kebijakan efektif dan adaptif. Pernyataan itu disampaikan saat berbincang di Pro3 Siniar, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026. Menurut Qodari, pemimpin harus menjalankan visi berdasarkan masalah fundamental, sekaligus membaca dan merespons dinamika masyarakat selama pelaksanaan kebijakan.
Keseimbangan visi dan respons publik
Qodari menjelaskan bahwa visi dan misi pemerintah dibentuk dari identifikasi masalah-masalah mendasar yang perlu diselesaikan. Namun, pelaksanaan visi harus berjalan seiring dengan pemantauan terhadap perkembangan masalah yang dinamis di lapangan.
"Harus proporsional, dua-duanya harus. Karena pemimpin itu kan punya visi dan misi,"
Ia menekankan bahwa tanpa keseimbangan tersebut, kebijakan berisiko tidak relevan atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemimpin perlu memahami persoalan bangsa
Menurut Qodari, pemimpin wajib memahami persoalan sebelum menentukan arah kebijakan. Pemahaman itu diterjemahkan ke dalam visi, misi, dan program pemerintahan yang terstruktur.
"Beliau sudah membaca permasalahan bangsa, permasalahan yang fundamental, soal-soal yang harus diselesaikan. Beliau juga sudah dokumentasikan dan analisa secara sistematis dalam buku Paradoks Indonesia."
Contoh yang disebutkan Qodari adalah Presiden yang telah mendata permasalahan bangsa dan menyusunnya sebagai dasar kebijakan pemerintahan.
Pentingnya komunikasi dua arah
Qodari menyoroti bahwa persoalan pemerintahan bisa berubah seiring waktu. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah ke publik harus rutin dan konsisten agar masyarakat memahami alasan kebijakan dan tujuan program.
"Karena kan permasalahan itu dinamis juga. Dalam konteks itu memang Pak Presiden harus sering-sering menyampaikan kepada publik."
Ia menambahkan bahwa komunikasi dua arah memungkinkan pemerintah menangkap persoalan yang muncul selama implementasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Prioritas kebijakan yang konsisten
Qodari mengatakan jika pesan kebijakan disampaikan berulang, publik bisa melihat benang merah prioritas pemerintahan. Ia menyebut beberapa fokus utama yang konsisten disampaikan.
- Kemandirian pangan
- Ketahanan energi
"Kalau Presiden pidato berkali-kali sebetulnya kita bisa melihat benang merah yang sangat konsisten. Satu itu kemandirian bangsa yang pokoknya itu adalah pangan, kemudian energi."
Dengan demikian, menurut Qodari, menjalankan visi pemerintahan tidak boleh mengabaikan respons publik. Keseimbangan itu penting agar kebijakan tetap relevan di tengah dinamika masalah masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Korlantas Gelar Olahraga dan Perlombaan Sambut HUT ke-81 RI
Korlantas Polri menggelar olahraga bersama dan perlombaan di Lapangan NTMC pada 14 Agustus 2026 untuk menyam...
Sespimmen Polri Dorong Ketahanan Pangan dan Stabilkan Harga di Sumedang
Sespimmen Polri adakan FGD di Sumedang (14 Agustus 2026) untuk dorong ketahanan pangan, stabilkan harga semb...
Bubaran Sidang Tahunan, Lalu Lintas Gerbang Pemuda Padat Merayap
Usai Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, lalu lintas di Gerbang Pemuda padat merayap; TNI-Polri dikerahkan dan jala...
Program 2027: Puan Tekankan Satu Kesatuan Politik Pembangunan
Puan Maharani minta Program 2027 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat' dijalankan sebagai satu kesatu...
Prabowo: Bansos Gratis dan Mudah Diakses lewat Digitalisasi
Prabowo pastikan warga tak mampu tak perlu bayar saat mengakses bansos; pendaftaran digital berjalan di 153...
Menkomdigi: SPLP Kunci Digitalisasi Perlinsos agar Hak Tepat
Menkomdigi Meutya Hafid meninjau uji coba digitalisasi Perlinsos di DIY; SPLP diharapkan memastikan penerima...