Qodari: Keseimbangan Visi Pemimpin dan Respons Publik Penting
Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menegaskan pentingnya menyeimbangkan visi pemimpin dengan respons publik agar kebijakan efektif dan adaptif. Pernyataan itu disampaikan saat berbincang di Pro3 Siniar, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026. Menurut Qodari, pemimpin harus menjalankan visi berdasarkan masalah fundamental, sekaligus membaca dan merespons dinamika masyarakat selama pelaksanaan kebijakan.
Keseimbangan visi dan respons publik
Qodari menjelaskan bahwa visi dan misi pemerintah dibentuk dari identifikasi masalah-masalah mendasar yang perlu diselesaikan. Namun, pelaksanaan visi harus berjalan seiring dengan pemantauan terhadap perkembangan masalah yang dinamis di lapangan.
"Harus proporsional, dua-duanya harus. Karena pemimpin itu kan punya visi dan misi,"
Ia menekankan bahwa tanpa keseimbangan tersebut, kebijakan berisiko tidak relevan atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemimpin perlu memahami persoalan bangsa
Menurut Qodari, pemimpin wajib memahami persoalan sebelum menentukan arah kebijakan. Pemahaman itu diterjemahkan ke dalam visi, misi, dan program pemerintahan yang terstruktur.
"Beliau sudah membaca permasalahan bangsa, permasalahan yang fundamental, soal-soal yang harus diselesaikan. Beliau juga sudah dokumentasikan dan analisa secara sistematis dalam buku Paradoks Indonesia."
Contoh yang disebutkan Qodari adalah Presiden yang telah mendata permasalahan bangsa dan menyusunnya sebagai dasar kebijakan pemerintahan.
Pentingnya komunikasi dua arah
Qodari menyoroti bahwa persoalan pemerintahan bisa berubah seiring waktu. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah ke publik harus rutin dan konsisten agar masyarakat memahami alasan kebijakan dan tujuan program.
"Karena kan permasalahan itu dinamis juga. Dalam konteks itu memang Pak Presiden harus sering-sering menyampaikan kepada publik."
Ia menambahkan bahwa komunikasi dua arah memungkinkan pemerintah menangkap persoalan yang muncul selama implementasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Prioritas kebijakan yang konsisten
Qodari mengatakan jika pesan kebijakan disampaikan berulang, publik bisa melihat benang merah prioritas pemerintahan. Ia menyebut beberapa fokus utama yang konsisten disampaikan.
- Kemandirian pangan
- Ketahanan energi
"Kalau Presiden pidato berkali-kali sebetulnya kita bisa melihat benang merah yang sangat konsisten. Satu itu kemandirian bangsa yang pokoknya itu adalah pangan, kemudian energi."
Dengan demikian, menurut Qodari, menjalankan visi pemerintahan tidak boleh mengabaikan respons publik. Keseimbangan itu penting agar kebijakan tetap relevan di tengah dinamika masalah masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...