Bawaslu Temukan Selisih Data Pemilih pada PDPB Semester I 2026
Bawaslu RI menemukan selisih data pemilih saat rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I 2026 di beberapa daerah. Temuan disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, dan mendorong perbaikan segera bersama KPU dan Dukcapil.
Temuan utama pengawasan
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, tim pengawasan menemukan ketidaksesuaian antara daftar pemilih tetap (DPT) dan hasil rekapitulasi PDPB di beberapa wilayah. Menurut Bagja, kasus seperti ini masih muncul sejak periode PDPB sebelumnya.
"Kabupaten Paser ini sudah dua kali mengalami kejadian yang sama sejak semester 2025 hingga sekarang masih belum ada perubahan. Ada sekitar 304 selisih jumlah DPT dengan data pemilih hasil DPB,"
Selain Paser, Bagja menyebut adanya selisih besar di Provinsi Papua Barat Daya. "Kemudian KPU Provinsi Papua Barat Daya ada 4.320 selisih data. Kemudian di provinsi lain ada yang hanya satu atau dua data," ujarnya.
Skala perbaikan yang diperlukan
Bawaslu memperkirakan masih ada ribuan data yang perlu diperbaiki secara nasional. Bagja memperkirakan jumlahnya mencapai 5.000–7.000 data pemilih yang memerlukan koreksi dalam rangka meningkatkan akurasi daftar pemilih.
Daerah terdampak
Contoh konkret yang disebut adalah:
- Kabupaten Paser, Kalimantan Timur — selisih sekitar 304 data;
- Provinsi Papua Barat Daya — selisih sebesar 4.320 data;
- Sejumlah provinsi lain — selisih kecil, mulai dari satu hingga beberapa data.
Imbauan Bawaslu dan langkah selanjutnya
Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu meminta KPU memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas data pemilih sehingga daftar menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Masih sekitar 5.000 sampai 7.000 data yang perlu diperbaiki secara nasional. Karena itu, kerja sama KPU, Bawaslu, Dukcapil, dan para pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar data pemilih semakin baik," kata Bagja.
Perbaikan data diharapkan dilakukan segera menjelang tahapan pemilu selanjutnya agar potensi masalah administrasi tidak mengganggu proses pemungutan suara. Koordinasi lintas lembaga menjadi penentu utama agar daftar pemilih lebih andal dan mudah diaudit.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...