Sekolah Rakyat Landak Berpeluang Masuk Tahap III, Tender Oktober 2026

Usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dapat masuk Tahap III pada Oktober 2026 setelah pemerintah daerah melengkapi status lahan dan dokumen administrasi yang sempat menghambat proses. Keputusan ini muncul dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Bupati Landak Karolin Margret Natasa di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.

Kapan dan siapa membahas?

Pertemuan digelar pada 29 Juli 2026 antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Bupati Landak Karolin Margret Natasa. Topik utama adalah verifikasi kesiapan usulan Sekolah Rakyat Landak untuk dimasukkan ke Tahap III pembangunan.

Status lahan dan kelengkapan administrasi

Sebelumnya lahan yang diusulkan berada dalam status kawasan hutan kota, sehingga menghambat kelanjutan usulan yang diajukan sejak 2025. Pemerintah kabupaten kini menyatakan telah menyelesaikan penyesuaian tata ruang dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan.

Lahan yang diajukan berluas 9 hektare dan telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak. Menurut Agus Jabo, syarat administratif telah dipenuhi sehingga berkas akan diteruskan ke Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober,"

Alasan pemilihan lokasi

Bupati Karolin menyatakan lokasi dipilih di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau dan memiliki akses jalan, air bersih, listrik, serta kedekatan dengan fasilitas kesehatan. Pemilihan lokasi di pusat kota juga dimaksudkan agar fasilitas tidak sulit diakses masyarakat.

"Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit,"

Kondisi sosial dan kebutuhan

Kabupaten Landak memiliki lebih dari 400 ribu penduduk dengan tingkat kemiskinan sekitar 8 persen. Berdasarkan Data Terpadu Sejuta Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 9.802 warga pada Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2, yang menjadi pertimbangan urgensi pembangunan fasilitas pendidikan publik.

Proses selanjutnya dan komitmen pematangan

Selain memastikan kelengkapan administrasi, Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat meminta pemerintah kabupaten menuntaskan komitmen pematangan lahan agar pembangunan berjalan sesuai jadwal. Karolin menyatakan pemerintah daerah siap menyelesaikan pematangan sebelum kontraktor mulai bekerja.

Dengan terpenuhinya persyaratan teknis dan administratif, usulan Landak kini berpeluang besar masuk dalam jadwal tender Tahap III pada Oktober 2026. Proses koordinasi lanjutan akan melibatkan Sekretariat Bersama SR dan Kementerian PUPR untuk penjadwalan pelelangan serta evaluasi kelayakan teknis.