Pemerintah Siapkan Sekolah Rakyat 31 Ha untuk 3.000 Siswa di Bima
Pemerintah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat seluas 31 hektare di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Proyek itu dirancang menampung hingga 3.000 siswa dan ditinjau pada Jumat, 29 Mei 2026, oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Lokasi, kapasitas, dan tujuan
Proyek berlangsung di lahan 31 hektare yang disiapkan sebagai kompleks pendidikan baru. Pemerintah menargetkan fasilitas ini menjadi pusat pembelajaran skala besar untuk wilayah Bima.
Penempatan sekolah pada lokasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi kebutuhan kapasitas peserta didik di kabupaten setempat.
Tantangan teknis di lapangan
Pada peninjauan, Menteri Pekerjaan Umum menyatakan ada sejumlah hambatan teknis yang perlu diselesaikan sebelum konstruksi berjalan penuh. Dua isu utama adalah akses pengangkutan material dan kondisi sungai di sekitar lokasi.
Sekolah ini cukup besar dan ditargetkan menampung sampai 3.000 siswa. Tetapi ada beberapa tantangan di lokasi ini, seperti jalan akses pengangkutan material, dan perbaikan sungai. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda agar bisa dicarikan solusinya,
Dukungan pemerintah daerah dan solusi akses
Gubernur NTB menegaskan pemerintah provinsi dan kabupaten siap mendukung penyelesaian masalah akses dan penanganan sungai. Dukungan ini penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Mengenai jalan akses nanti akan ada jalan alternatif. Sedangkan mengenai sungai nanti kami akan berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh,
Proyek Sekolah Rakyat Tahap II dan fasilitas
Selain rencana di Bima, Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di beberapa daerah. Salah satu lokasi yang masih berjalan adalah kompleks di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara.
Kompleks di Gumantar dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang disediakan antara lain:
- Ruang kelas berbasis teknologi
- Laboratorium keterampilan
- Perpustakaan digital
- Asrama untuk siswa dan guru
Kementerian PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II sedang berlangsung di berbagai daerah. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik nasional rata-rata tercatat 59 persen.
Implikasi dan langkah berikutnya
Penyelesaian solusi teknis menjadi kunci agar proyek di Bima dapat merealisasi kapasitas 3.000 siswa. Koordinasi antara Kementerian PU, pemerintah provinsi, kabupaten, dan Balai Besar Wilayah Sungai diperlukan untuk mempercepat persiapan lapangan dan mengurangi risiko keterlambatan.
Jika hambatan akses dan penanganan sungai teratasi, proyek ini berpotensi meningkatkan kapasitas layanan pendidikan di NTB dan menjadi model untuk lokasi lain.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...