Puan Maharani Desak Satu Kepemimpinan Tangani Bencana Nasional

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pembentukan satu kepemimpinan dalam penanganan bencana nasional untuk menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (8/9/2026). Dorongan ini muncul menyusul peningkatan aktivitas sejumlah gunung berapi, termasuk Gunung Anak Krakatau, yang berdampak pada sebaran abu vulkanik dan gangguan penerbangan.

Peningkatan aktivitas gunung dan dampaknya

Puan mengingatkan Indonesia berada di jalur Ring of Fire, sehingga potensi bencana geologi tetap tinggi. Aktivitas Gunung Anak Krakatau menyebarkan abu ke Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Sebaran abu mengganggu jarak pandang dan memengaruhi operasi penerbangan.

Dalam kurun sekitar satu minggu tercatat erupsi pada lima gunung, yaitu:

• Gunung Anak Krakatau (Selat Sunda)
• Gunung Semeru (Jawa Timur)
• Gunung Ili Lewotolok (Nusa Tenggara Timur)
• Lewotobi Laki-laki (Nusa Tenggara Timur)
• Gunung Sinabung (Sumatera Utara)

Urgensi koordinasi terpadu

Puan menegaskan perlunya koordinasi terpadu agar respons tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan bahwa mitigasi dan antisipasi harus direncanakan secara menyeluruh pada tingkat pusat dan daerah.

“Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu,”

Menurut Puan, kepemimpinan tunggal diperlukan untuk menyinergikan kebijakan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya mengurangi risiko korban jiwa dan memperkecil dampak sosial ekonomi bencana.

Prioritas keselamatan dan jaminan perlindungan

Puan meminta keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Ia juga mendorong adanya jaminan perlindungan yang berlaku di seluruh daerah rawan sesuai tingkat risikonya.

“Keselamatan masyarakat, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,”

Ia merinci aspek yang perlu dijamin, mulai dari sistem peringatan dini hingga ketersediaan layanan dasar dan dukungan ekonomi bagi keluarga terdampak.

“Bagaimana peringatan bencana diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan,”

Informasi resmi dan edukasi publik

Selain kesiapan operasional, Puan menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan edukasi kebencanaan. Informasi resmi harus cepat dan mudah dipahami agar masyarakat tahu langkah yang harus dilakukan saat bencana.

Ia juga mengingatkan edukasi publik penting untuk mencegah penyebaran informasi tidak terverifikasi yang dapat memicu kepanikan.

“Dan tentunya keterbukaan informasi serta edukasi kepada masyarakat juga harus digalakkan sekaligus sebagai langkah untuk mencegah informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan,”

Dengan kondisi gunung berapi yang meningkat, desakan Puan memberi sinyal perlunya percepatan perbaikan mekanisme koordinasi nasional. Langkah itu diharapkan memperkuat kesiapsiagaan daerah dan mengurangi dampak bila bencana terjadi.