Pemprov Jatim Diminta Siapkan Skema Terpadu Hadapi Multi-Bencana

SURABAYA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta Pemprov Jatim menyiapkan skenario terintegrasi menghadapi potensi multi-bencana. Permintaan itu disampaikan Senin (7/9/2026) setelah meningkatnya aktivitas vulkanik beberapa gunung dan adanya ancaman hidrometeorologi seperti kekeringan serta karhutla. Renny menegaskan pemerintah harus jelas pembagian tugas, lokasi evakuasi, jalur, kesiapan logistik, dan kecepatan bantuan bila kondisi memburuk.

Kondisi vulkanik dan ancaman gabungan

Pada Minggu (6/9/2026), enam gunung api tercatat mengalami erupsi atau aktivitas vulkanik tinggi. Renny menyatakan lonjakan aktivitas ini harus menjadi pemicu penguatan kesiapsiagaan di semua level pemerintahan.

• Gunung Ibu (Maluku Utara)
• Gunung Semeru (Jawa Timur)
• Gunung Lewotobi Laki-laki (NTT)
• Gunung Ili Lewotolok (NTT)
• Gunung Anak Krakatau (Selat Sunda)
• Gunung Sinabung (Sumatera Utara)

Gunung Semeru tercatat erupsi pada Minggu pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter. Renny mengingatkan, ancaman vulkanik datang bersamaan dengan risiko lain seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, sehingga penanganan tidak bisa dilakukan secara terpisah.

Pemetaan risiko dan prioritas wilayah

Renny meminta Pemprov membuat peta prioritas bencana berbasis wilayah. Daerah yang menghadapi lebih dari satu ancaman harus mendapat dukungan lebih awal, termasuk personel, peralatan, air bersih, layanan kesehatan, dan logistik.

Semeru harus menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan itu bekerja. BPBD, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, aparat, relawan, sampai perangkat desa harus memiliki skenario yang sama.

Menurutnya, kebutuhan itu mendesak karena 24 kabupaten/kota di Jawa Timur dilanda kekeringan. Selain itu, luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau 2026 tercatat mencapai 3.834,35 hektare. Kondisi ini menunjukkan tekanan bencana di Jatim tidak hanya bersumber dari aktivitas vulkanik, tetapi juga faktor hidrometeorologi.

Kesiapan evakuasi, logistik, dan peringatan dini

Renny menekankan pentingnya data wilayah risiko dan kebutuhan yang diperbarui secara berkala. Ia mendesak agar pemerintah tidak baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah proses evakuasi dimulai.

Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan pengungsian setelah masyarakat harus dievakuasi. Data jumlah warga, kapasitas tempat pengungsian, kebutuhan air dan pangan harus sudah ada.

Selain itu, sistem peringatan dini harus diperkuat hingga tingkat desa. Informasi dari PVMBG dan BPBD harus diterjemahkan menjadi instruksi sederhana yang mudah ditindaklanjuti warga. Warga perlu tahu kapan mengungsi, wilayah yang harus dihindari, dan jalur evakuasi mana yang digunakan.

Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah. Informasi harus sampai ke warga dalam bentuk yang sederhana dan bisa langsung ditindaklanjuti.

Dengan skenario terpadu dan data yang siap pakai, Pemprov Jatim diharapkan dapat mempercepat respons dan mengurangi dampak saat beberapa bencana berlangsung bersamaan.