Puan Minta Penanganan Terpadu Dampak Erupsi Anak Krakatau

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau secara terpadu, cepat, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (7/9/2026) setelah aktivitas gunung meningkatkan sebaran abu vulkanik yang mengganggu kesehatan, transportasi, dan pendidikan di beberapa provinsi.

Dampak kesehatan, transportasi, dan pendidikan

Abu vulkanik dari erupsi menyebar hingga Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kondisi ini menurunkan jarak pandang dan memaksa penutupan sejumlah bandara.

Dari sisi kesehatan, partikel abu berpotensi memicu iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan (ISPA), terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Beberapa daerah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk melindungi anak-anak dari paparan.

Permintaan konkret: keselamatan dan fasilitas dasar

Puan menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan dan layanan kesehatan berjalan merata.

"Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,"

Ia juga menegaskan pentingnya ketersediaan masker dan akses fasilitas kesehatan untuk warga terdampak.

Perlindungan sosial bagi kelompok rentan

Puan meminta perhatian khusus bagi pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga yang kehilangan penghasilan. Kebijakan keselamatan menurutnya harus disertai perlindungan ekonomi agar keluarga tidak dipaksa memilih antara kesehatan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Pemulihan transportasi dan informasi publik

Di sektor transportasi, Puan mengusulkan pemulihan operasi secara bertahap dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan. Ia juga meminta penjadwalan ulang penerbangan agar menghindari penumpukan penumpang saat bandara kembali beroperasi.

Selain itu, pemerintah diminta terus memberikan informasi terkini dan edukasi mitigasi bencana kegunungapian, khususnya terkait risiko kesehatan akibat sebaran abu.

Pengawasan DPR dan imbauan ke publik

DPR akan mengawal respons pemerintah melalui alat kelengkapan dewan terkait. Ukuran keberhasilan penanganan, menurut Puan, bukan hanya penurunan aktivitas gunung atau dibukanya bandara, melainkan berapa kecil korban dan kerugian yang harus ditanggung rakyat.

"Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,"

Puan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan yang tidak mendesak. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan paparan abu vulkanik dan menjaga kesehatan publik.