DPRD Surabaya Desak Verifikasi Data Desil dengan Pendekatan Jemput Bola

SURABAYA — Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, meminta pemerintah segera melakukan verifikasi dan koreksi data kemiskinan di DTSEN dengan pendekatan jemput bola. Pernyataan itu disampaikan saat wawancara, Sabtu (5/9/2026), menyusul temuan ketidaksesuaian data desil yang dikhawatirkan menghambat akses bantuan bagi warga.

Kejanggalan pengelompokan desil

Arjuna menemukan kejanggalan ketika memeriksa data dirinya dan laporan warga. Ia tercatat masuk Desil 8, sementara seorang warga berstatus pegawai honorer justru tercatat di Desil 10, kategori dengan kondisi ekonomi tertinggi.

"Belum tentu warga mengetahui bahwa dirinya masuk dalam kategori desil yang tidak sesuai. Apalagi belum tentu mereka berani mengadukan kekeliruan data yang dialaminya,"

Arjuna menegaskan kondisi itu menunjukkan masih ada masalah dalam pengelompokan yang belum mencerminkan kondisi sosial ekonomi riil masyarakat. Ia bahkan menyatakan, secara pribadi ia mestinya masuk Desil 10, bukan Desil 8, sementara ada honorer yang tercatat sebaliknya.

"Saya mestinya masuk Desil 10. Ada warga saya yang jelas-jelas pegawai kontrak honorer malah masuk Desil 10. Aneh kan,"

Dampak pada program bantuan

Menurut Arjuna, ketidaktepatan data tidak sekadar masalah administrasi. Salah klasifikasi dapat membuat intervensi pemerintah salah sasaran dan menghalangi warga yang berhak menerima bantuan.

Ia memperkirakan lebih dari 3.000 warga di Kota Surabaya memiliki peringkat desil yang tidak sinkron dengan kondisi nyata mereka. Jika tidak dikoreksi, sejumlah program yang bersumber dari APBD berpotensi terdampak, antara lain:

• BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran)
• Beasiswa Pemuda Tangguh
• Bantuan dana kuliah
• Program bantuan seragam gratis

Solusi: optimalkan data lokal dan jemput bola

Arjuna mendorong Pemkot Surabaya mengoptimalkan data lokal sebagai pembanding sebelum menentukan kategori pada sistem nasional. Data lokal itu dinilai penting untuk memastikan akurasi klasifikasi sosial ekonomi warga.

Ia menekankan pendekatan jemput bola, yaitu aparat hingga tingkat kelurahan dan dinas terkait aktif turun ke masyarakat untuk memeriksa kondisi faktual dan membantu proses verifikasi serta koreksi data.

Langkah yang diminta DPRD

DPRD Surabaya meminta mekanisme yang memudahkan warga melakukan verifikasi dan sanggahan, lengkap dengan pendampingan. Arjuna menegaskan seluruh instrumen birokrasi harus dilibatkan agar perbaikan data berjalan cepat dan tepat.

"Jangan sampai sistem ini justru menghambat rakyat menerima haknya. APBD sudah dianggarkan untuk membantu masyarakat, tetapi di lapangan warga yang butuh malah terkendala aturan desil ini," ujarnya.

Jika verifikasi dan koreksi segera dilakukan dengan metode jemput bola dan pemanfaatan data lokal, potensi salah sasaran bantuan dapat dipangkas. DPRD meminta Pemkot menyiapkan langkah taktis untuk memastikan DTSEN menjadi instrumen ketepatan sasaran, bukan penghambat penyaluran bantuan.